Infokotaonline.com, Jakarta — Pemerintah kembali menggulirkan program bantuan pangan beras sebagai bagian dari kebijakan penguatan jaring pengaman sosial di tahun 2025. Perum Bulog resmi ditugaskan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk 18,2 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, menyusul diterbitkannya surat penugasan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 4 Juli 2025.
Penugasan tersebut tertuang dalam surat Bapanas Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 yang menginstruksikan penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kilogram per penerima, untuk dua bulan sekaligus—Juni dan Juli—dengan sistem distribusi satu kali salur.
“Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan resmi telah diberikan kepada Bulog. Ini bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat. Bantuan ini juga akan menggunakan beras berkualitas yang selama ini dijaga oleh Bulog,” ujar Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Sabtu (5/7/2025).
Arief menjelaskan bahwa proses penugasan bantuan sempat menunggu masuknya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan ke pos anggaran Bapanas. Penyaluran bantuan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Lebih lanjut, Arief menyebut bahwa data penerima bantuan pangan beras (PBP) yang berjumlah 18.277.083 jiwa tersebar di 38 provinsi. Data tersebut bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang telah diperbarui oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Sebagai antisipasi adanya perubahan penerima, pemerintah menyiapkan data cadangan sebanyak 4 juta orang yang dapat dimanfaatkan bila terjadi penggantian PBP saat distribusi.
Dalam implementasinya, Bulog akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, dan Polri, mengingat kompleksitas geografis serta karakteristik daerah yang berbeda-beda. Namun, Arief menegaskan pemerintah tetap optimis penyaluran bantuan ini dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor.
Bantuan pangan ini merupakan kelanjutan program prorakyat era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya tidak hanya untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menekan inflasi pangan, khususnya harga beras.
Data BPS menunjukkan dampak positif program ini pada 2023 dan 2024. Inflasi beras yang sempat melonjak ke 5,61% pada September 2023 berhasil ditekan menjadi 0,48% di Desember. Hal serupa terjadi pada 2024, ketika inflasi beras turun dari 5,32% di Februari menjadi hanya 0,1% di Desember.
Tahun ini, inflasi beras kembali menunjukkan tren naik, dari 0,36% pada Januari menjadi 1% di Juni 2025. Pemerintah berharap, melalui penyaluran bantuan pangan mulai Juli 2025, tekanan inflasi dapat dikendalikan serta daya beli masyarakat tetap terjaga.
(csw)
Author
