Infokotaonline.com, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat akurasi data spasial untuk mempercepat swasembada pangan nasional. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) dan Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian, Kementan menggelar sosialisasi teknis pembuatan poligon sawah yang belum tercatat dalam Lahan Baku Sawah (LBS).
Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari program pembaruan data LBS Tahun Anggaran 2024, yang disampaikan dalam acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) edisi spesial, Jumat (4/7/2025). Kegiatan tersebut bertujuan mengintegrasikan data lahan sawah non-LBS ke dalam sistem nasional, untuk menjamin ketepatan perencanaan dan distribusi bantuan serta kebijakan pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemetaan digital bukan hanya alat pelengkap, tetapi instrumen strategis untuk memastikan pemanfaatan lahan secara optimal. “Dengan data spasial yang akurat, perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas bisa dilakukan lebih tepat dan efisien,” ujarnya.
Senada dengan itu, Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti menilai kemampuan teknis penyuluh dalam membuat poligon sangat krusial. Terutama dalam mendukung kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah rakyat. “Poligon bukan sekadar peta, tapi alat strategis untuk merancang pola tanam, mengidentifikasi potensi wilayah, dan mendorong percepatan Luas Tambah Tanam (LTT),” tegasnya.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Tedy Dirhamsyah, menjelaskan bahwa penyuluh memiliki peran vital dalam proses pemetaan. Mereka tidak hanya mengumpulkan data lapangan, tapi juga mendampingi petani memanfaatkan informasi spasial untuk perencanaan tanam yang lebih tepat.
Narasumber utama dalam sosialisasi ini, Ketua Kelompok Substansi Pemetaan Lahan Pertanian T.A. Iqbal, menyampaikan bahwa penyusunan poligon sawah non-LBS menjadi langkah mendesak. Data geospasial yang valid, kata dia, sangat menentukan efektivitas penyaluran subsidi, bantuan benih, hingga pupuk.
“Target penggunaan poligon pada 2025 difokuskan di Pulau Jawa, dan akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia pada 2026,” ujar Iqbal. Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk memperbarui LBS secara parsial, termasuk menyesuaikan data lahan yang telah beralih fungsi.
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pemetaan Irigasi Pertanian Sumadi menjelaskan mekanisme penyusunan poligon di lapangan. Menurutnya, penyuluh wajib melakukan verifikasi dan validasi agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi aktual.
Sumadi juga menyoroti bahwa masih banyak cetak sawah baru hasil program pemerintah yang belum masuk dalam SK Menteri ATR/KBPN No. 446.1/SK-PG.03.03/V/2024. Ia menegaskan perlunya pemeriksaan visual peta serta integrasi data dengan teknologi web GIS yang kini tersedia secara daring melalui laman bit.ly/PEMETAAN_LIP_KEMENTAN.
“Dengan pembaruan data ini, diharapkan seluruh lahan sawah yang produktif dapat masuk ke dalam sistem LBS, guna mendukung kebijakan pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkas Iqbal.
(csw)
Author
About the Author
