Infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, penanganan awal kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (Pemda). Ia menilai, Pemda memiliki fasilitas dan sumber daya kesehatan yang lengkap untuk menangani insiden darurat semacam itu.
“Kalau terjadi insiden, yang pertama kali merawat pasti otoritas daerah setempat. Pemda punya rumah sakit, ambulans, tenaga kesehatan, dan sistem darurat,” ujar Tito dalam keterangan pers, Kamis (25/9/2025).
Menurut Tito, pemerintah pusat saat ini tengah memperkuat koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif sekaligus aman bagi masyarakat penerima manfaat.
Mendagri menjelaskan, Kemendagri berperan sebagai fasilitator agar BGN dapat bermitra dengan Pemda dalam mengawal jalannya program MBG. Setidaknya ada 62 daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menjadi fokus kerja sama tersebut.
“Untuk daerah-daerah 3T, BGN bekerja sama dengan Pemda dengan fasilitasi Kemendagri. Sedangkan untuk wilayah lain di luar 3T, sudah dibentuk satuan tugas (Satgas) yang membantu BGN di lapangan,” jelas Tito.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, telah menugaskan perwakilan lembaganya di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Mereka diminta berkoordinasi dengan Satgas setempat guna memperkuat pelaksanaan program MBG sekaligus melakukan evaluasi berkala.
“Prinsip utamanya, daerah itu membantu. Namun, pengambil keputusan tetap ada di BGN,” tegasnya.
Satgas tersebut diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam mengantisipasi potensi kendala di lapangan, termasuk risiko keracunan massal.
Program MBG merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Pemerintah menyiapkan distribusi makanan bergizi secara merata di seluruh daerah, termasuk wilayah terpencil.
Meski demikian, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan, terutama terkait keamanan pangan dan standar distribusi di tingkat daerah. Oleh sebab itu, Tito menekankan pentingnya peran aktif Pemda sebagai garda terdepan dalam merespons kejadian darurat sebelum pemerintah pusat turun tangan.
“Pemda harus memastikan standar keamanan makanan terpenuhi. Bila terjadi insiden, penanganan cepat menjadi kunci agar tidak meluas,” tandas Tito.
(csw)
Author
About the Author
