Infokotaonline.com
Jakarta – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri mendapat apresiasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan legislator DPR RI karena terbukti mampu mencegah kasus keracunan melalui penerapan rapid test makanan sebelum didistribusikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Metode pengujian ini dinilai berhasil menjaga mutu dan keamanan makanan, bahkan disebut sebagai standar yang layak ditiru oleh seluruh dapur SPPG di Indonesia.
Ketua Bidang Pengawasan Gizi dan Makanan Gugus Tugas MBG Mabes Polri, Brigjen dr Nyoman Edy, menjelaskan rapid test di SPPG Polri dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pemeriksaan organoleptik—yakni menilai bau, rasa, hingga tekstur makanan. Kedua, pengujian dengan reagen khusus.
“Metode organoleptik dilakukan dengan melihat, mencium, hingga mencicipi makanan untuk memastikan layak konsumsi. Jika aman, tahap berikutnya adalah pengujian menggunakan reagen,” jelas Nyoman saat ditemui di SPPG Polri Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Pengawasan ini sudah berjalan sejak dapur SPPG Polri pertama kali berdiri. Menurut Nyoman, Polri memang terbiasa menerapkan food safety dalam berbagai kegiatan, sehingga pengawasan ketat pada program MBG menjadi hal wajib.
Hal senada disampaikan drg Tetty Seppriyanti, anggota Gugus Tugas MBG Mabes Polri. Ia menyebut rapid test yang digunakan melibatkan sejumlah reagen untuk mendeteksi zat berbahaya seperti arsen, sianida, nitrit, dan formalin.
Dalam prosesnya, sampel makanan sekitar 10–20 gram ditumbuk, dicampur air, lalu dimasukkan ke tabung reaksi bersama reagen. Hasil tes ditunjukkan melalui perubahan warna, yang mengindikasikan tingkat kandungan zat berbahaya. “Kalau warnanya semakin pekat, berarti kandungannya semakin tinggi dan makanan tidak boleh dikonsumsi,” kata Tetty.
Tes tersebut memakan waktu 10–20 menit, dilakukan sejak pukul 05.30 WIB setiap hari sebelum menu MBG dikirimkan ke sekolah.
Apresiasi terhadap sistem pengawasan SPPG Polri juga datang dari Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia menyebut keberhasilan SPPG Polri yang bebas kasus keracunan patut dijadikan contoh nasional.
“Polri membangun dapur dengan standar tinggi dan melakukan rapid test sebelum makanan diedarkan. Ini yang akan kita terapkan ke seluruh SPPG sesuai instruksi Presiden,” ungkap Dadan di kompleks DPR, Senayan, Rabu (1/10).
Dukungan juga disampaikan Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI. Dalam rapat bersama BGN dan Menteri Kesehatan, ia menegaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kasus keracunan di sekitar 600 dapur SPPG yang dikelola Polri.
“Informasi yang saya terima, dapur SPPG Polri tidak ada yang bermasalah karena pengelolaannya sesuai standar,” ujar legislator NasDem itu.
(csw)
Author
About the Author
