Infokotaonline.com
Pekalongan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, Jawa Tengah, memastikan menghentikan sementara dapur penyedia makanan bergizi gratis (MBG) yang dinilai bermasalah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan program gizi masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, Yulian Akbar, menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Selain itu, puskesmas serta unit kesehatan sekolah juga dilibatkan dalam pemantauan rutin agar distribusi makanan tetap aman dan sesuai standar.
“Upaya penghentian sementara ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama pemerintah terkait pencegahan potensi kejadian luar biasa (KLB) dalam program MBG,” ujar Yulian, dikutip dari Antara News, Jumat (3/10/2025).
Ia menjelaskan, Pemkab telah menyiapkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan MBG melalui Keputusan Bupati Pekalongan tentang pembentukan Kelompok Kerja percepatan program tersebut. “Ini bentuk komitmen kami mendukung penuh keberlanjutan MBG. Saat ini sudah ada 19 SPPG yang menyalurkan makanan bergizi untuk 56.360 penerima manfaat,” imbuhnya.
Untuk memperkuat program, Pemkab juga menyiapkan tiga dapur khusus SPPG di lahan pemerintah. Lokasi tersebut berada di Kecamatan Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo. Fasilitas ini diharapkan menjadi model dapur higienis sekaligus solusi atas kendala yang dihadapi mitra swasta.
Koordinator Wilayah SPPG Kabupaten Pekalongan, Nauf, dalam laporannya mengungkapkan bahwa realisasi program MBG masih jauh dari target. Hingga kini, baru terealisasi 19 SPPG atau sekitar 17,97 persen dari total 95 SPPG yang direncanakan.
“Jumlah penerima manfaat baru mencapai 17,20 persen dari total sasaran. Program ini masih terkendala karena sebagian besar SPPG dikelola mitra swasta yang sangat bergantung pada kemampuan modal,” jelas Nauf.
Adapun penerima manfaat MBG di Pekalongan mencakup kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga pelajar dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK. Dengan target yang cukup luas, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dan kepatuhan terhadap standar higienis.
Pemkab Pekalongan berharap, melalui pengawasan ketat dan dukungan fasilitas dapur milik pemerintah, program MBG dapat terus berjalan sesuai tujuan awal: memperbaiki gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
“Ke depan, kami mendorong agar setiap SPPG memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. Program ini tidak boleh berhenti, namun harus dipastikan benar-benar aman,” tegas Yulian.
(csw)
Author
About the Author
