Infokotaonline.com
Batang – Banjir tahunan yang kembali menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menyebabkan aktivitas warga terganggu dan sejumlah fasilitas umum, termasuk sarana pendidikan, terendam air. Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang memastikan penanganan banjir masih dapat dilakukan tanpa menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT).
Ketua DPRD Batang, Su’udi, menegaskan bahwa banjir yang terjadi saat ini masih dalam kategori siaga dan belum memenuhi kriteria untuk penetapan status tanggap darurat. Dengan kondisi tersebut, penanganan dampak banjir dinilai masih dapat dioptimalkan melalui anggaran yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta dukungan instansi terkait lainnya.
“Anggaran BTT yang kami siapkan sebesar Rp11 miliar belum perlu digunakan. Saat ini dampak banjir masih bisa ditangani BPBD dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait,” ujar Su’udi saat ditemui di Kantor DPRD Batang, Jumat (23/1/2026).
Menurutnya, prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah penanganan langsung terhadap warga terdampak. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan dapur umum, distribusi bantuan logistik, serta pemantauan kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak banjir.
“Kita fokus dulu pada penanganan manusianya. Masyarakat yang terdampak langsung harus mendapatkan bantuan cepat, terutama kebutuhan dasar dan layanan kesehatan,” katanya.
Terkait kerusakan infrastruktur akibat banjir, DPRD Batang akan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil langkah penganggaran. Hal ini mengingat tidak seluruh aliran sungai di wilayah Batang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.
“Kami terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama terkait normalisasi sungai. Beberapa sungai merupakan kewenangan provinsi. Selain itu, rencana pembangunan tanggul laut juga telah diusulkan karena Batang merupakan daerah pesisir yang rawan banjir rob,” tegas Su’udi.
Ia juga menyampaikan keprihatinan atas kondisi warga yang terdampak banjir selama beberapa hari terakhir. DPRD Batang, lanjutnya, berkomitmen mendukung langkah-langkah penanganan bencana yang dilakukan pihak eksekutif, baik dalam aspek kebijakan maupun penganggaran, guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Batang, Wawan Nurdiansyah, membenarkan bahwa penanganan banjir saat ini masih mengandalkan anggaran rutin BPBD dan sinergi lintas instansi. Hingga kini, BPBD belum mengakses dana BTT karena status bencana belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat.
“BTT baru bisa digunakan apabila terjadi bencana berskala besar, masif, dan ditetapkan status tanggap darurat oleh kepala daerah. Saat ini status banjir masih siaga, sehingga penanganan cukup menggunakan anggaran BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PMI, dan instansi lainnya,” jelas Wawan.
BPBD Batang terus melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan banjir serta berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Masyarakat juga diimbau tetap waspada, mengingat potensi curah hujan tinggi masih dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan.
(war)
Author
About the Author
