Infokotaonline.com
Jakarta — Pemerintah bersiap memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah Pulau Jawa mulai 25 Oktober 2026. Langkah strategis pada pekan keempat Oktober ini difokuskan pada fasilitas pendidikan keagamaan, utamanya pondok pesantren.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyampaikan bahwa penambahan sasaran penerima manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini merupakan kelanjutan dari ekspansi yang sebelumnya difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pulau Jawa akan mulai dilaksanakan akhir Oktober ini, minggu keempat. Jadi diperkirakan tanggal 25 lah ya,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
Guna memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi, pihak pengelola pondok pesantren dapat menyerahkan data peserta didik secara langsung kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Mekanisme pendaftaran terpusat ini diterapkan untuk memangkas jalur perantara sekaligus menutup celah praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Sistem baru ini mensyaratkan penerbitan Surat Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Sementara (SPS) dari BGN. Tanpa SPS, SPPG dilarang keras membagikan bantuan makanan gizi kepada sasaran.
“Akhir Oktober ini untuk Pulau Jawa, ya terutama pondok dan lain-lain yang banyak. Jadi tidak ada perantara, tidak ada makelar, ya. Langsung, data dari pondok langsung ke BGN, blas lagi. Lagu lama nggak ada, yang ada lagu baru, yang tertib,” tegas Zulhas.
Ia menambahkan bahwa pendaftaran langsung ini bertujuan membenahi skema lama yang rentan disalahgunakan.
“Jadi kalau dulu itu yayasan-yayasan dibentuk, titik ditentukan ya, akhirnya kerja sama produksi, itu yang dibersihkan, yang disebut tadi SPS yang kedua. Jadi yang begitu tuh nggak boleh lagi, dibersihkan,” jelasnya lagi.
Sebelum menyasar Pulau Jawa, pemerintah melalui BGN telah menuntaskan dua tahap aktivasi SPPG di wilayah 3T dan kawasan dengan prevalensi tengkes (stunting) tinggi, seperti wilayah Indonesia Timur (Papua, NTT, dan Maluku).
Pada tahap kedua, BGN mengaktivasi 980 SPPG baru secara serentak di 16 provinsi, meliputi wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali.
“Tahap dua, mulai 14 Oktober kemarin sudah diaktivasi 980 SPPG yang baru yang 3T ini, wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Memang masih banyak (permintaan MBG) yang datang ke tempat kami, tolong nanti diserahkan saja kepada BGN,” ujar Zulhas.
(Igo/csw)
Author
About the Author
