- Info Kota

Post Views: 72

Setiap TBM Mendapat Dukungan Rp15 Juta per Tahun, Pemerintah Malinau Siapkan Anggaran Khusus Literasi Rp2 Miliar

INFOKOTA- Gerakan literasi tidak cukup hanya mengandalkan semangat para relawan dan komunitas. Agar mampu menjangkau masyarakat secara luas dan berkelanjutan, gerakan ini membutuhkan dukungan kebijakan, kemitraan, serta keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah.

Praktik menarik tersebut terlihat di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan keberpihakan terhadap gerakan literasi dengan memberikan dukungan anggaran kepada komunitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM), sekaligus menempatkan literasi sebagai salah satu agenda penting pembangunan daerah.

Dalam pemaparan pada Temu Pegiat TBM Nasional ke-2 Tahun 2026 di Kalimantan Timur, Sabtu (7/11/2026), disampaikan bahwa setiap TBM mendapatkan dukungan sebesar Rp15 juta per tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 miliar secara khusus untuk kegiatan literasi. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan literasi, di luar anggaran untuk kegiatan pemerintahan dan program lainnya.

Angka tersebut menunjukkan bahwa dukungan terhadap literasi di Malinau bukan sekadar pernyataan komitmen. Ada kebijakan dan alokasi anggaran yang secara khusus diarahkan untuk menghidupkan gerakan membaca dan memperluas akses pengetahuan masyarakat.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malinau, Lewi, S.STP., M.Si., menjelaskan bahwa penguatan gerakan literasi dilakukan melalui Ikatan Keluarga Baca Malinau (IKBM), sebuah wadah yang dibentuk pada 2019 untuk menghimpun dan mengoordinasikan komunitas TBM di Kabupaten Malinau.

IKBM menjadi ruang koordinasi, pengelolaan program, pembinaan, sekaligus advokasi bagi para pegiat literasi. Dengan adanya wadah tersebut, komunitas tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki jaringan dan mitra kelembagaan yang lebih kuat.

“Kami menyadari bahwa jangkauan birokrasi sangat terbatas dalam menghadapi tantangan geografis Malinau. Oleh karena itu, Pemkab menempatkan pegiat TBM melalui IKBM sebagai mitra strategis, bukan sekadar objek program. Dukungan hibah rutin ini adalah bentuk afirmasi dan investasi jangka panjang, agar napas gerakan teman-teman komunitas tetap panjang dalam mengedukasi masyarakat hingga ke pelosok,” ungkap Lewi.

Dukungan pemerintah tersebut berjalan beriringan dengan perkembangan jaringan TBM di Malinau. Dalam paparan yang disampaikan, jumlah TBM yang semula tercatat lima unit pada 2020 berkembang menjadi 96 TBM dengan 768 pegiat pada periode 2025–2026.

Pertumbuhan tersebut memperlihatkan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi. Dukungan anggaran, penguatan organisasi, pembinaan, dan kolaborasi menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem literasi yang lebih terorganisasi.

Bukan Hanya Membiayai TBM, tetapi Mengajak Komunitas Berkarya

Salah satu hal menarik dari praktik Malinau adalah cara pemerintah melibatkan komunitas. TBM tidak hanya diposisikan sebagai tempat membaca atau penerima bantuan, tetapi juga diajak berkolaborasi dalam berbagai program peningkatan kualitas literasi.

Bahkan, pegiat TBM dilibatkan dalam proses menghasilkan buku bacaan bermutu. Pendekatan ini penting karena komunitas memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat, mengenal kebutuhan pembaca, serta memahami kekayaan budaya dan pengetahuan lokal di lingkungannya.

Buku bacaan yang dihasilkan dengan melibatkan komunitas diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan membaca, tetapi juga mengangkat sejarah, tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi konsumen buku, tetapi juga ikut berkontribusi dalam menghasilkan pengetahuan.

Kolaborasi juga diperluas ke lingkungan sekolah. Bentuknya antara lain penyediaan buku bacaan bermutu, pendampingan perpustakaan sekolah, pelatihan pegiat TBM, serta pengembangan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.

Salah satu praktik kolaborasi dilakukan bersama SDN 005 Malinau Barat. Melalui pemetaan kebutuhan, pendampingan membaca, dan dukungan buku, program tersebut dilaporkan berhasil menjangkau 79,31 persen siswa yang mencapai kompetensi minimum literasi.

Di sinilah salah satu kunci yang dapat dipelajari dari Malinau: pemerintah tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga membangun ekosistem yang menghubungkan komunitas, sekolah, perpustakaan, dan masyarakat.

Praktik Baik yang Layak Direplikasi Daerah Lain

Praktik Malinau memberikan pelajaran penting bagi daerah lain dalam membangun ekosistem literasi. Setiap daerah tentu memiliki karakteristik, tantangan geografis, serta kemampuan fiskal yang berbeda. Namun, ada prinsip yang dapat diterapkan bersama: gerakan literasi akan lebih kuat jika komunitas mendapatkan ruang, pengakuan, dan dukungan nyata dari pemerintah.

Pemerintah daerah dapat mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, membangun atau memperkuat wadah koordinasi komunitas TBM. Kedua, menyediakan skema dukungan anggaran yang transparan dan berkelanjutan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Ketiga, mengintegrasikan program TBM dengan sekolah, perpustakaan daerah, dan program pembangunan sumber daya manusia.

Dukungan anggaran bukan berarti mengambil alih independensi komunitas. Justru, kemitraan yang sehat harus tetap memberi ruang bagi kreativitas, kemandirian, dan inisiatif masyarakat.

Model seperti ini relevan diterapkan di berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki banyak komunitas literasi tetapi masih menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, komunitas tidak hanya menjadi pelaksana kegiatan membaca, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pengetahuan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dari Pertemuan Nasional Menjadi Agenda Bersama

Gagasan tentang pentingnya dukungan pemerintah terhadap komunitas juga mengemuka dalam rangkaian Temu Pegiat TBM Nasional di Kalimantan Timur.

Ketua Panitia sekaligus Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Forum TBM, Heni Wardatur Rahmah, menegaskan bahwa pertemuan nasional tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan ruang konsolidasi gagasan dan pertukaran praktik baik antarkomunitas dari berbagai daerah.

“Harapan terbesarnya, dari IKN ini lahir kolaborasi konkret—baik antarkomunitas maupun dengan pemerintah—yang membuktikan bahwa memajukan literasi adalah tanggung jawab bersama, bukan lagi sekadar membebani pundak relawan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PW Forum TBM Kalimantan Timur, Dr. Rahmad Azazi, M.Pd., menilai praktik Malinau dapat menjadi contoh bagi daerah lain, khususnya di wilayah Kalimantan Timur yang masih menghadapi ketimpangan akses pengetahuan antardaerah.

Praktik baik tersebut juga sejalan dengan pesan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, yang menempatkan komunitas TBM sebagai mitra penting dalam membumikan kebijakan literasi dan pelestarian bahasa serta sastra.

“Tugas pokok dan fungsi Badan Bahasa, khususnya dalam peningkatan kecakapan literasi nasional serta pelestarian bahasa dan sastra, tidak akan bisa berjalan optimal jika hanya mengandalkan pendekatan birokratis. Kami menyadari sepenuhnya bahwa FTBM adalah ujung tombak di akar rumput. Sinergi dengan teman-teman FTBM inilah yang memastikan program dan kebijakan literasi kami benar-benar membumi, hidup, dan berdampak langsung pada masyarakat sebagai fondasi kokoh peradaban,” ungkap Hafidz.

Bagi berbagai daerah, pesan dari pertemuan nasional ini patut diterjemahkan menjadi agenda bersama. Pemerintah daerah, DPRD, dinas terkait, sekolah, pesantren, perpustakaan, dan komunitas perlu duduk bersama untuk merumuskan bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Malinau memperlihatkan bahwa peningkatan literasi membutuhkan lebih dari sekadar kampanye membaca. Dibutuhkan keberpihakan anggaran, organisasi komunitas yang kuat, program yang berkelanjutan, serta kolaborasi yang memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut menghasilkan pengetahuan.

Peningkatan indeks literasi yang dicapai Malinau menjadi capaian yang menarik untuk dipelajari. Salah satu pelajaran pentingnya adalah bahwa komunitas harus ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar penerima program. Ketika pemerintah memberikan dukungan dan komunitas diberi kepercayaan untuk bergerak serta berkarya, literasi berpeluang tumbuh lebih cepat dan menjangkau lebih banyak orang.

Pada akhirnya, keberhasilan gerakan literasi tidak cukup diukur dari berapa banyak kegiatan membaca diselenggarakan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh masyarakat memperoleh akses pengetahuan, tumbuh budaya belajar, dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk berkembang.

Dari Malinau, kita belajar bahwa literasi akan tumbuh lebih kuat ketika pemerintah tidak hanya mengajak masyarakat membaca, tetapi juga menyediakan dukungan agar komunitas mampu bergerak, berkarya, dan menghasilkan pengetahuan. (Yoga Rifai Hamzah)