Infokotaonline.com
Pekalongan — Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Komitmen tersebut menjadi fokus utama dalam kegiatan visitasi dan verifikasi monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik yang digelar di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Senin (9/11/2026).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemkab Pekalongan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menekankan bahwa keterbukaan informasi harus didukung dengan ketersediaan data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap program pemerintah tepat sasaran.
“Transparansi harus dibangun melalui keterbukaan informasi dan kejelasan mekanisme pelaksanaan program. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai apa yang dilakukan pemerintah,” ujar Yulian Akbar.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data dalam penyusunan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, data yang telah dikompilasi harus diperiksa dan dihitung secara tepat agar tidak berujung pada program yang salah sasaran akibat kelemahan data.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif undang-undang, melainkan bentuk tanggung jawab moral penyelenggara negara kepada masyarakat. Ia mengakui capaian keterbukaan informasi daerah masih memerlukan pembenahan berkelanjutan, baik dari sisi pengelolaan maupun kemudahan akses bagi publik.
Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monitoring Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jateng, Ermi Sri Ardhyanti, S.Sos., menyoroti perlunya penguatan kapasitas pengelola informasi dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data. Ia mendorong adanya koordinasi intensif—termasuk dengan bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)—agar pengelompokan informasi (grouping) bisa dilakukan secara lebih sistematis dan sesuai ketentuan.
Melalui sinergi lintas instansi ini, Pemkab Pekalongan berharap kualitas layanan informasi publik semakin optimal, tertib, dan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.
(war)
Author
About the Author
