Infokota Online, Jakarta, 8 April 2025 – Dilansir dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, tidak boleh ada buruh yang terlantar di Indonesia. Tak hanya itu, dia pun mendukung usulan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) agar pemerintah segera membentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja).
Hal itu disampaikannya dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). Selain dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, sarasehan itu juga dihadiri pengusaha nasional, pengamat dan ekonom, hingga pimpinan serikat pekerja.
Said Iqbal soroti tindakan Donald Trump
Dalam kesempatan itu, Presiden KSPI Said Iqbal meminta agar bersiap dengan ancaman efek domino yang ditimbulkan kebijakan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2024 lalu. Di mana, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% dan dijadwalkan berlaku mulai besok, Rabu (9/4/2025).
Said Iqbal mengaku telah mengirimkan surat meminta bantuan Federasi Buruh Amerika dan Kongres Organisasi Industri (AFL-CIO). Surat itu memuat analisis KSPI, yang mengkhawatirkan 50.000-an pekerja di Indonesia bakal jadi korban efek domino kebijakan Trump.
Meski, imbuhnya, prediksi KSPI itu masih akan diuji dalam 3 bulan ke depan, seiring berlakunya kebijakan Trump. tersebut.
“Kami sudah mengirim surat kepada AFL-CIO agar membantu bahwa ada ancaman PHK di Indonesia bilamana Trump memaksakan kehendaknya mengenakan tarif. Kadang, jalur seperti ini sedikit lebih efektif. Kami meminta agar Trump mempertimbangkan kebijakannya karena akan berdampak kepada buruh di Indonesia,” kataya.
“Data fakta lapangan, tentu ini masih akan diuji dalam 3 bulan ke depan, dari laporan teman-teman serikat buruh, bahwa sudah ada perusahaan yang mengajak berunding akan ada PHK efek kebijakan Trump. Tadi sudah disebut industrinya, ada tekstil, garmen, sepatu, sawit, elektronik, dan komponen suku cadang otomotif,” beber Said Iqbal.
Akibat efek domino kebijakan Trump itu, pabrik-pabrik yang ada di Indonesia bukan tidak mungkin akan memindahkan pabriknya ke negara yang efeknya tidak seberat di Indonesia.
“Akan terjadi efisiensi, dan tidak menutup kemungkinan akan tutup perusahaan. Memang baru mau diajak berunding. Tapi kami kalkulasi, dalam 3 bulan ke depan, bisa ada 50 ribu lebih buruh terancam PHK. Mudah-mudahan dengan optimisme dari Bapak Presiden, mudah-mudahan bisa hambat PHK,” ucapnya.
“Karena itu, izinkan kamu mengusulkan beberapa saran. Pertama, segera bentuk Satgas PHK. Jadi tidak grabag-grubug. Di dalamnya ada APINDO, KADIN, Kemnaker, Kemenko, dan serikat buruh. Jadi kalau ada PHK kami sudah siap. Satgas ini juga akan berperan, ketika ada PHK, karyawan mendapat haknya sesuai aturan,” tukas Said Iqbal.
Aturan Permendag No 8/2024 Perlu Ditinjau Ulang
Kedua, lanjutnya, pemerintah diminta segera merevisi atau mencabut aturan impor, Permendag No 8/2024.
“Ketika barang China tersendat karena kebijakan Trump, maka dia akan lari mencari pasar selain Amerika, termasuk ke Indonesia. Kai sudah mengusulkan revisi Permendag No 8/2024, dan sudah minta ke pak Zulhas (Mendag era Jokowi, Zulkifli Hasan). Tapi sampai sekarang aturan itu tidak dicabut-cabut, ada apa? Kalau dicabut segera bisa menurunkan tekanan akibat kebijakan Trump,” sebutnya.
“Terakhir, renegosiasi menjadi penting. Karena, misalnya pabrik-pabrik elektronik itu sekarang ada yang 100% ekspornya ke AS. Karena itu efeknya akan sangat terasa. Pengurangan karyawan bisa terjadi,” ujar Said Iqbal.
Presiden Prabowo Tanggapi Positif Usulan Said Iqbal
Presiden Prabowo pun merespons positif usulan Said Iqbal itu.
“Terima kasih atas saran pak Iqbal, saya kira saran Anda sangat baik. Terima kasih sudah melobi AFL-CIO. Sekarang saya minta ya, Permendag No 8, masalahnya apa? Segera lapor ke saya habis ini. Kalau itu tidak menguntungkan kita secara bangsa, ya sudah cabut saja deh. Menseneg coba segera ya. (Saya akan tanda tangan) begitu saya kembali dari luar negeri,” katanya.
“Saya tertarik dengan usulan Pak Said Iqbal soal Satgas PHK. Ini suatu usul yang sangat baik, saya terima kasih. Benar-benar ini sesuatu yang bagi saya sangat penting. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan Serikat Buruh, libatkan dunia akademi, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya, satu Satgas kita antisipasi,” ucap Prabowo.
Prabowo menegaskan, tidak boleh ada buruh yang terlantar di Indonesia. Hal itu, katanya, telah ditekankan dan dipikirkan oleh pemerintah, termasuk sejak sebelum era pemerintahannya.
“Saya ingin yakinkan ya, kepada seluruh unsur, Serikat Buruh, saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya,” tegas Prabowo.
“Jadi kalau memang terlantar, kita akan lindungi, kita akan bantu. Tidak boleh terlalu risau. Kuatir perlu. Ya kalau orang tidak kuatir, mungkin orangnya itu nggak normal. Benar nggak? Jadi kita waspada perlu,” pungkasnya.
Kata netizen dalam kolom komentar pada rilisan akun Narasi News Room :
Akun instagram @Fendy_inst_ memberi tanggapan :
Disetujuinya usulan pembentukan satuan tugas
(Satgas) PHK oleh Presiden merupakan langkah
penting, namun harus dipastikan bukan sekedar
formalitas.Satgas ini harus menjadi alat konkret
untuk mencegah gelombang pemutusan
hubungan kerja (PHK) yang kian mengancam
kaum buruh…… dalam situasi ekonomi yang
belum stabil dan berbagai kebijakan yang belum
berpihak pada pekerja, satgas PHK harus
difokuskan pada deteksi dini potensi PKH,
penyelesaian sebelum konflit membesar, dan
Advokasi kebijakan berpihak pada
perlindungan……. pencegahan adalah kunci
Satgas harus aktif memastikan bahwa setiap opsi
selain PHK telah dipertimbangkan. Pemerintah
pusat dan daerah juga harus transparan dalam
menyampaikan data industri yang beresiko tinggi
melakukan PHK, sehingga intervensi bisa lebih
tepat sasaran……. jangan sampai Satgas PHK
hanya hadir setelah ribuan buruh kehilangan
pekerjaan.ia harus bergerak cepat, responsif, dan
berpihak pada keadilan sosial.karena pada
akhirnya, yang kita perjuangkan bukan hanya
angka dalam laporan, tapi kehidupan nyata para
pekerja dan keluarganya.
Akun @pena_bergerak mengomentari :
Satgas baru = potensi overlapping + anggaran
baru + waktu adaptasi = boros. Dengan kondisi
yang lagi efisiensi, ini bukan solusi. Mending
perkuat peran aja, misal disnaker. Upgrade kek,
apa digitalisasi disnaker dengan kecepatan
super, biar kalo lapor langsung ditanggapin
cepet, satset seluruh Indonesia.. ga cuma
sebagian doang. Jangan dikitΒ² cabang baru, gaji
lagi, pajak ntar naik. Ahelah.
Drc
Author
