Jakarta — Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengecam keras aksi kekerasan keji yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal itu menyasar para guru, tenaga kesehatan, dan pendulang emas, yang dinilai sebagai pelanggaran berat HAM dan kejahatan kemanusiaan.
Insiden pertama terjadi pada 21 Maret 2025 di Distrik Anggruk. Kelompok OPM yang dipimpin Elkius Kobak menyerang para guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah pedalaman. Satu orang tewas dan enam lainnya luka berat. Selain itu, bangunan sekolah dan rumah para guru juga dibakar.
Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Puruwito, mengutuk keras tindakan tersebut saat menjenguk para korban di RS Marthen Indey, Jayapura.
“Menyerang guru dan tenaga kesehatan yang sedang mengabdi di daerah terpencil adalah tindakan biadab dan pengecut. Mereka datang untuk mengabdi, bukan menjadi korban kekerasan,” tegasnya, Senin (24/3/2025).
Serangan serupa kembali terjadi pada 8 April 2025. Kali ini, kelompok OPM menyasar para pendulang emas sipil, memperlihatkan pola kekerasan sistematis terhadap masyarakat tak bersenjata.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, menepis klaim yang menyebut para korban adalah prajurit TNI. Ia menilai narasi itu sebagai propaganda OPM untuk memutarbalikkan fakta.
“Korban adalah warga sipil yang tidak bersalah, bukan anggota militer. Penyebaran hoaks ini hanya bertujuan menyesatkan publik dan memicu konflik,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (14/4/2025).
TNI menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna mengejar pelaku, memulihkan situasi keamanan, serta melindungi masyarakat sipil di daerah konflik.
“TNI akan selalu hadir bersama rakyat. Kami tidak akan tinggal diam atas kekerasan terhadap warga sipil. Ini adalah komitmen kami menjaga kedamaian di tanah Papua,” tutup Kapuspen TNI.
(hdn)
Author
About the Author
TNI’s strong condemnation is a necessary response, but hopefully it leads to concrete steps to ensure civilian safety on the ground. Communities in Papua—especially those relying on teachers and healthcare workers—need more than statements; they need real protection.