Menteri Pertanian Bongkar Skandal Proyek Fiktif Rp5 M, Seorang Pengamat Terancam Penjara

Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan dalam lingkup dunia pertanian nasional. Seorang pengamat pertanian disebut-sebut terlibat dalam proyek fiktif senilai Rp5 miliar yang berpotensi merugikan negara. Kasus tersebut kini telah dilimpahkan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

“Pengamat ini sudah lama aktif menyampaikan kritik terhadap Kementerian Pertanian. Namun setelah kami selidiki, ternyata sebagian kritik yang disampaikan tidak konstruktif dan datanya keliru. Ironisnya, dia justru terlibat dalam proyek fiktif,” ujar Amran kepada wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Menurut Amran, proyek yang melibatkan pengamat tersebut sebagian besar tidak terlaksana alias fiktif. Bahkan, ditemukan sejumlah dokumen dengan tanda tangan palsu dalam laporan pertanggungjawaban proyek. “Barang-barang pengadaan yang seharusnya digunakan untuk program pertanian tidak pernah dimanfaatkan. Ada indikasi kuat tanda tangan palsu dan laporan fiktif. Ini jelas potensi kerugian negara hingga Rp5 miliar,” tegasnya.

Meski tidak menyebutkan nama secara langsung, Amran menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia memastikan proses hukum akan berjalan tanpa tebang pilih, sekalipun pelakunya adalah pengamat yang dikenal publik.

“Siapa pun yang mencoba bermain-main dengan proyek pertanian akan kami tindak tegas. Jangankan pengamat, pegawai Kementan sendiri kalau terbukti korupsi akan saya pecat. Anak saya sendiri pun, kalau melakukan pelanggaran, akan saya beri sanksi. Apalagi ini orang luar yang mencoba korupsi,” ungkap Amran.

Mentan juga menekankan bahwa Kementerian Pertanian terbuka terhadap kritik, asalkan bersifat membangun dan berdasarkan data yang akurat. Namun ia mengecam keras penyalahgunaan status pengamat untuk mencari keuntungan pribadi melalui proyek pemerintah.

“Kritik itu penting, tapi jangan jadikan itu tameng untuk melakukan korupsi. Negara tidak boleh dirugikan hanya karena seseorang merasa kebal hukum karena statusnya sebagai pengamat,” katanya.

Amran berharap kasus ini menjadi peringatan bagi semua pihak yang terlibat atau berencana memanfaatkan program pertanian untuk kepentingan pribadi. Ia menegaskan, sektor pertanian adalah sektor strategis yang tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi.

(spy)

Haryono