Jakarta – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan bahwa kebudayaan harus dilihat sebagai aset ekonomi, bukan sebagai beban negara. Pandangan ini disampaikannya saat mengunjungi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Fadli mengumumkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya adalah restrukturisasi organisasi Kementerian Kebudayaan dan pembentukan Dewan Penyantun Museum dan Cagar Budaya. Dewan ini akan melibatkan sektor swasta, filantropis, dan komunitas internasional.
“Kebudayaan adalah pilar pembangunan. Kita ingin menjadikannya kekuatan ekonomi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fadli, Sabtu (19/4/2025).
Kolaborasi dan Pendekatan Baru dalam Pelestarian
Fadli menyampaikan bahwa pendekatan kolaboratif adalah kunci. Dengan anggaran negara yang terbatas, kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP) menjadi solusi.
Menurutnya, pelestarian budaya harus melibatkan semua pihak. Tak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat sipil.
Penguatan Daerah dan Otonomi Budaya
Untuk memperkuat pengelolaan budaya di daerah, Fadli merencanakan pemekaran unit Balai Pelestarian Kebudayaan di tingkat provinsi. Bali dan Nusa Tenggara Barat akan menjadi percontohan awal.
“Setiap daerah punya karakter budaya unik. Jakarta tidak bisa menjadi pusat kendali tunggal,” tegasnya.
Lebih dari sepuluh provinsi lain juga disiapkan untuk mendapatkan struktur serupa, guna memperkuat otonomi budaya lokal.
Museum dan Situs Sejarah sebagai Penggerak Ekonomi
Fadli menyoroti pentingnya optimalisasi museum, cagar budaya, dan situs sejarah. Ketiga hal ini bisa menjadi penggerak bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata.
Ia mendorong BUMN untuk mendukung pengelolaan situs budaya melalui Badan Layanan Umum (BLU). Dukungan ini akan menciptakan nilai tambah yang langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.
Revitalisasi Prambanan dan Diplomasi Budaya
Salah satu proyek strategis yang diusulkan adalah revitalisasi Candi Prambanan. Dalam proyek ini, Indonesia akan bekerja sama dengan India. Negara tersebut tertarik karena adanya kesamaan sejarah dan arsitektur candi Hindu.
“Ini adalah bentuk diplomasi budaya yang membuka peluang ziarah internasional,” katanya.
Fadli juga menyinggung potensi Borobudur dan Prambanan sebagai destinasi spiritual bagi komunitas Buddha dan Hindu dunia.
Sertifikasi Pemandu Wisata dan Storytelling Budaya
Dalam meningkatkan kualitas wisata budaya, Fadli berkomitmen mendorong sertifikasi pemandu wisata. Ia menekankan pentingnya kemampuan storytelling dalam menyampaikan informasi budaya.
“Storytelling adalah ruh dari warisan budaya. Tanpa cerita, museum dan situs sejarah hanyalah benda mati,” ujarnya.
Penyederhanaan Birokrasi dan Arah Baru Kebijakan Budaya
Fadli menyadari banyak kendala birokrasi dalam proyek pemugaran. Ia berjanji akan menyederhanakan proses tersebut agar program berjalan lebih cepat dan efisien.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari arah baru kebijakan budaya nasional. Budaya tidak lagi hanya dilestarikan, tetapi dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan.
“Warisan budaya kita harus kembali bersinar, menjadi inspirasi masa depan dan kekuatan ekonomi bangsa,” tutup Fadli.
(enz)