Jakarta β Pemerintah diminta segera mengambil langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang kerap melakukan aksi premanisme. Dorongan ini datang dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyusul insiden pembakaran mobil polisi oleh anggota ormas di Depok, Jawa Barat.
Menurut Evita, ormas seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban sosial. Namun, kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Beberapa ormas malah menjadi sumber keresahan dan ancaman bagi masyarakat.
βJika ormas justru membuat masyarakat resah dan merusak ketertiban, maka evaluasi menyeluruh harus dilakukan. Bila perlu, dibubarkan,β tegas Evita dalam keterangan tertulis, Kamis (24/4/2025).
Evita menilai, premanisme yang dilakukan ormas tidak hanya mengganggu keamanan, tetapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Ia menyebut banyak kasus pungutan liar (pungli) dan intimidasi oleh oknum ormas di kawasan industri dan destinasi wisata.
βPremanisme semacam ini merusak iklim investasi. Investor akan ragu untuk masuk. Wisatawan pun enggan datang ke tempat yang dianggap tidak aman,β ujarnya.
Menurutnya, citra pariwisata Indonesia bisa tercoreng hanya karena ulah segelintir ormas yang bertindak di luar hukum. Hal ini tentu sangat merugikan pelaku usaha, baik di sektor pariwisata maupun industri.
Lebih lanjut, Evita menekankan pentingnya peran aparat dalam menangani ormas premanis. Ia menilai, tindakan hukum tidak akan efektif jika aparat masih kompromi dengan kelompok ormas tertentu yang memiliki afiliasi politik atau kekuatan massa.
βSelama aparat masih bermain mata dengan ormas-ormas tertentu, premanisme akan sulit diberantas. Ini jelas membahayakan dunia usaha dan kepercayaan publik,β ujarnya lagi.
Kasus terbaru terjadi di Depok, Jawa Barat. Sejumlah anggota ormas Gerakan Masyarakat Indonesia Bersatu (GRIB) diduga membakar mobil polisi. Aksi ini menjadi sorotan publik dan menuai kecaman dari berbagai pihak.
Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno juga mengungkap dugaan tindakan premanisme oleh ormas terhadap perusahaan otomotif BYD di Subang, Jawa Barat. Perusahaan tersebut sedang membangun pabrik mobil listrik.
Aksi-aksi seperti ini dinilai mengancam agenda strategis nasional dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Evita menegaskan, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi semua ormas secara menyeluruh. Ormas yang terbukti sering melanggar hukum dan meresahkan masyarakat harus dibubarkan.
βKetegasan adalah kunci. Negara tidak boleh kalah oleh premanisme yang berlindung di balik nama ormas,β pungkasnya. (IfkO)
Author
