Jakarta β Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyatakan kesiapannya untuk membahas usulan larangan dan pembatasan (lartas) impor singkong dan tapioka dalam rapat koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dorongan untuk melindungi industri lokal dari tekanan produk impor.
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Isy Karim, menyampaikan bahwa pembahasan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan.
βMenanggapi permintaan pembatasan impor singkong dan tapioka, Kemendag siap membahas usulan lartas tersebut di Kemenko Bidang Perekonomian. Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan evaluasi, terutama dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional dan situasi perdagangan internasional yang semakin dinamis,β ujar Isy dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5/2025).
Isy menegaskan bahwa keputusan terkait kebijakan impor harus melalui mekanisme koordinasi lintas kementerian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Dalam regulasi tersebut, kebijakan ekspor-impor ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian.
Menurut Isy, Kemenko Perekonomian telah menyatakan bahwa pembahasan mengenai pembatasan impor singkong dan tapioka akan dilakukan setelah kondisi ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Langkah ini dinilai penting agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas pasokan dan harga bahan pangan di dalam negeri.
βPembahasan akan dilakukan saat kondisi ekonomi dunia semakin membaik. Kami juga akan menampung dan mempertimbangkan masukan dari para pelaku industri, petani, hingga pelaku usaha,β jelas Isy.
Isy menambahkan bahwa keputusan final mengenai lartas impor singkong dan tapioka akan diambil dalam forum koordinasi pertama setelah situasi memungkinkan. Ia menegaskan, Kemendag tidak akan mengambil keputusan sepihak tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
(enz)