Penundaan Bansos Beras 10 Kg dan Beras Murah Bulog: Pemerintah Prioritaskan Kesejahteraan Petani
JAKARTA, Infokotaonline.com, 15 Mei 2025โ Pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kg dan beras murah Bulog. Keputusan ini diambil untuk melindungi kesejahteraan petani, menyusul harga gabah di sejumlah daerah yang masih berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menjelaskan bahwa intervensi pasar melalui penyaluran bansos dan beras murah berpotensi menekan harga gabah dan beras, sehingga merugikan petani.
Data yang dihimpun Kementerian Pertanian menunjukkan disparitas harga gabah di berbagai daerah. Sekitar 40% wilayah di Indonesia memiliki harga gabah di bawah HPP yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Jika beras murah diluncurkan, dikhawatirkan harga gabah akan turun lebih jauh.
Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa 60% daerah memiliki harga gabah di bawah atau tepat pada garis HPP. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, berkomitmen untuk menaikkan harga gabah di atas HPP sebelum melakukan penyaluran bansos dan beras murah.
Meskipun produksi beras nasional meningkat dan harga gabah rata-rata nasional telah naik menjadi Rp6.632 per kg, masih terdapat beberapa daerah dengan harga gabah di bawah HPP.
Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, mencatat harga gabah sebesar Rp6.350 per kg, masih di bawah HPP. Komitmen pemerintah untuk memastikan HPP gabah di tingkat petani sesuai aturan ditegaskan oleh Mentan Amran Sulaiman.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan penundaan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi petani dari dampak negatif intervensi pasar yang tidak terkontrol.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga gabah di seluruh daerah dan memastikan harga tersebut berada di atas HPP sebelum penyaluran bansos dan beras murah dilakukan.
Data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan gambaran terkini mengenai fluktuasi harga komoditas pangan. Rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani memang naik menjadi Rp6.632 per kg secara nasional.
Namun, harga gabah kering giling (GKG) justru turun menjadi Rp7.661 per kg. Di tingkat konsumen, harga beras premium di penggilingan turun menjadi Rp13.910 per kg, sementara harga beras medium naik menjadi Rp12.637 per kg.
Fluktuasi harga ini menunjukkan kompleksitas dinamika pasar dan perlunya kebijakan yang tepat sasaran untuk melindungi baik petani maupun konsumen. Langkah pemerintah menunda penyaluran bansos dan beras murah ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai kebijakan ini tepat untuk melindungi petani, sementara yang lain khawatir kebijakan ini akan berdampak pada keterjangkauan harga beras bagi masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu.
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk menjelaskan alasan di balik kebijakan ini dan menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah utamakan kesejahteraan Petani
Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan kesejahteraan petani dengan menunda penyaluran bansos dan beras murah menunjukkan adanya pertimbangan yang kompleks dalam menentukan kebijakan stabilisasi harga pangan.
Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen. Transparansi data dan komunikasi publik yang efektif menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini.
Ke depan, perlu kajian lebih mendalam untuk merumuskan mekanisme intervensi pasar yang lebih efektif dan terukur, sehingga dapat melindungi baik petani maupun konsumen dari fluktuasi harga.
Drc
Author
Jurnalis juga seorang Konsultan Pertanian.
