Infokotaonline.com, Jakarta โ Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kapitalisme ugal-ugalan yang berpotensi mendorong terjadinya state capture atau penyanderaan negara oleh kepentingan elite. Peringatan ini ia sampaikan dalam pidato kunci di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025, yang berlangsung di Rusia pada Jumat (20/6).
Dalam forum ekonomi bergengsi itu, Prabowo menyampaikan bahwa praktik kolusi antara pemilik modal besar dan pejabat pemerintah menjadi ancaman serius, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurutnya, kolaborasi terselubung ini melahirkan ketimpangan dan memperburuk kemiskinan yang tengah dihadapi masyarakat.
โAda yang berbahaya di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu state capture, kolusi antara pemodal besar dengan pemerintah dan elite politik,โ tegas Prabowo di hadapan para pemimpin negara dan pelaku ekonomi global.
State capture merupakan bentuk korupsi sistemik di mana aktor swasta atau kelompok tertentu mampu memengaruhi kebijakan negara demi kepentingan sendiri. Dalam banyak kasus, fenomena ini menjadi penghambat utama pembangunan yang adil dan merata.
Prabowo menyebut bahwa model ekonomi yang mengandalkan kapitalisme murni cenderung menciptakan ketimpangan. Hanya segelintir pihak yang menikmati keuntungan besar, sementara sebagian besar rakyat tertinggal dalam kemiskinan. Ia juga menilai bahwa sosialisme murniโyang mengabaikan inisiatif individu dan kreativitas pasarโtidak berjalan efektif dalam praktiknya.
โSosialisme murni kita lihat tidak dapat bekerja, itu utopia. Di banyak kasus gagal. Kapitalisme murni menghasilkan ketidaksetaraan. Maka, Indonesia memilih jalan tengah,โ jelasnya.
Sebagai solusi, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia telah memilih pendekatan ekonomi jalan tengah. Pemerintah mengadopsi sisi positif dari kedua sistem: memanfaatkan kreativitas dan inisiatif individu sebagaimana dalam kapitalisme, namun juga melakukan intervensi aktif untuk mengurangi kemiskinan, seperti dalam prinsip sosialisme.
Menurut Prabowo, keseimbangan ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya golongan tertentu.
Pidato Prabowo di SPIEF 2025 mendapat perhatian luas, mengingat forum ini menjadi salah satu pertemuan ekonomi global terpenting di dunia, tempat berkumpulnya kepala negara, menteri, dan pelaku bisnis dari berbagai negara.
(csw)