Infokotaonline.com, Surabaya — Upaya pemerintah dalam menanggulangi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) menunjukkan hasil menggembirakan. Hingga akhir Juni 2025, stok vaksin PMK nasional telah mencapai 15,4 juta dosis. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, saat kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Farma (BBVet) Pusvetma Surabaya, Jumat (4/7/2025).
Agung menjelaskan, sejak wabah PMK kembali merebak pada 2022, pemerintah langsung menetapkan status darurat dan menggelar vaksinasi massal secara nasional. Hasilnya, dalam kurun waktu tiga tahun, kasus PMK berhasil ditekan hingga 92 persen per semester pertama 2025.
“Vaksinasi massal menjadi kunci utama. Sekarang kita masuk tahap vaksinasi periode kedua, yang difokuskan pada daerah berisiko tinggi seperti Pulau Jawa dan Lampung,” ujar Agung. Ia memastikan, vaksin yang digunakan telah melalui uji kualitas dan keamanan, serta mudah diakses peternak. “Produksi vaksin dari Pusvetma terbukti efektif dan tidak menimbulkan efek samping,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan Indonesia bebas PMK pada 2035, melalui strategi bertahap berbasis Progressive Control Pathway (PCP) yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). Agung menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan peternak agar target tersebut tercapai.
“Tanpa kesadaran dan peran aktif semua pihak, termasuk peternak, target Indonesia bebas PMK akan sulit dicapai,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kementan. Wakil Ketua Komisi IV, Panggah Susanto, yang memimpin kunjungan, menilai program pengendalian PMK merupakan bagian vital dari ketahanan pangan nasional.
“Kita semua berupaya keras agar Indonesia bisa kembali bebas dari PMK,” kata Panggah. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan. Tahun ini, pemerintah baru mampu memenuhi 4 juta dosis dari total kebutuhan 8 juta dosis vaksin.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Komisi IV DPR RI berjanji akan memperjuangkan penambahan anggaran vaksinasi. “Kami akan dorong tambahan anggaran setelah menerima rencana jangka panjang dari Kementan. Jangan setengah-setengah. Target kita 2035, dan itu harus jelas,” tegasnya.
Panggah menambahkan bahwa pembahasan anggaran akan dilakukan secara detail dengan Kementerian Pertanian, untuk memastikan seluruh kebutuhan vaksinasi PMK dapat tercukupi sesuai target nasional.
(war)
Author
