Infokotaonline.com, Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memaparkan sejumlah strategi penting dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) serta peluncuran program Sekolah Rakyat saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam rapat yang membahas laporan keuangan Kemensos tahun 2024, realisasi anggaran 2025, serta rencana kerja dan pagu indikatif tahun 2026 tersebut, Gus Ipul menyampaikan bahwa realisasi belanja bansos hingga Juni 2025 sudah menyentuh angka signifikan.
“Realisasi belanja bantuan sosial telah mencapai lebih dari Rp40 triliun atau sekitar 53,50 persen. Sedangkan belanja non-bansos tercatat lebih dari Rp1 triliun atau 33,37 persen,” ungkap Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa arah kebijakan belanja tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada penguatan sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial, sejalan dengan tema pembangunan nasional dan arahan Presiden.
“Salah satu inisiatif strategis kami adalah pelaksanaan Sekolah Rakyat yang akan menjadi alat transformasi sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya memastikan penyaluran bansos ke depan lebih tepat sasaran. Untuk itu, ia menyampaikan tiga strategi utama yang akan diimplementasikan Kemensos:
Pertama, Melanjutkan program bansos yang sudah berjalan, seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar, PBI JKN, dan program rehabilitasi sosial.
Kedua, Menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memperkuat sinergi antarlembaga dan memanfaatkan digitalisasi dalam penyaluran bantuan.
Ketiga, Mendorong bansos adaptif dan berkelanjutan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas, serta mempercepat proses graduasi penerima bantuan menuju kemandirian melalui program pemberdayaan.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menjelaskan tren anggaran Kementerian Sosial. Pagu indikatif tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp76,03 triliun, turun 4,47 persen dibandingkan pagu 2025 yang mencapai Rp79 triliun.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp75 triliun dialokasikan untuk Program Perlindungan Sosial dan Rp768 miliar untuk Program Dukungan Manajemen. Namun, pagu tersebut belum mencakup sejumlah kebutuhan mendesak seperti penanganan bencana, bantuan untuk lansia, disabilitas, anak yatim-piatu, hingga program pemberdayaan masyarakat.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp20,9 triliun,” kata Gus Ipul.
Tambahan itu akan dialokasikan ke lima direktorat utama, antara lain:
Ditjen Rehabilitasi Sosial: Rp5 triliun lebih
Ditjen Pemberdayaan Sosial: Rp4 triliun lebih
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial: Rp5 triliun lebih
Sekretariat Jenderal: Rp5 triliun lebih
Inspektorat Jenderal: Rp51 miliar lebih
Menutup rapat kerja tersebut, Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas masukan dan dukungan yang telah diberikan selama ini.
“Kami berterima kasih atas semua kritik, saran, dan dukungan dari Komisi VIII. Semua ini sangat berarti untuk memperkuat upaya kami dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan,” tutupnya.
(csw)
Author
About the Author
