Infokotaonline.com, Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi petani tetap aman meski harga pupuk non-subsidi melonjak tajam di pasar global. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, kebijakan baru yang diambil tidak lagi berbasis anggaran, melainkan volume, guna menjamin kepastian pasokan bagi para petani di seluruh Indonesia.
Dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (27/7/2025), Sudaryono menyebut bahwa lonjakan harga pupuk dunia disebabkan oleh instabilitas global, mulai dari konflik geopolitik, fluktuasi harga gas alam, hingga pembatasan ekspor dari negara-negara produsen pupuk.
“Presiden Prabowo telah memutuskan bahwa pengadaan pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia didasarkan pada volume, bukan lagi anggaran. Jadi naik turunnya harga pupuk dunia tidak memengaruhi ketersediaannya,” tegas Sudaryono.
Dengan pendekatan ini, lanjutnya, pemerintah memastikan petani tetap memperoleh pupuk subsidi dalam jumlah yang mencukupi tanpa khawatir dengan fluktuasi harga bahan baku global. Sudaryono menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis dan berani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
“Negara menjamin volumenya. Jadi walaupun harga dunia naik, kuantitas pupuk subsidi yang diterima petani tidak akan berkurang,” tambahnya.
Sudaryono juga menekankan bahwa Kementerian Pertanian telah bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia untuk menyiapkan berbagai langkah konkret menghadapi tantangan ini. Ia menjamin stok pupuk dalam negeri aman untuk menghadapi musim tanam utama di paruh kedua 2025.
“Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki sistem distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi sampai ke petani yang benar-benar berhak,” jelasnya.
Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono mendorong percepatan transformasi sistem distribusi melalui digitalisasi. Sistem ini diharapkan menciptakan transparansi dan efisiensi agar pupuk cepat dan tepat sasaran.
“Dengan teknologi, kita bisa mendeteksi kebutuhan pupuk di daerah tertentu, baik dari segi jumlah maupun waktu pengiriman,” bebernya.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk agar tidak bergantung pada satu atau dua negara saja, terutama yang sedang mengalami ketegangan politik atau krisis ekonomi.
“Kita cari alternatif baru, demi menjamin keberlanjutan pasokan pupuk nasional,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Sudaryono mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah daerah, distributor, hingga petani—untuk aktif menjaga kelancaran distribusi. Ia juga membuka ruang pelaporan jika terjadi kendala di lapangan.
“Kalau ada keluhan atau kelangkaan, segera laporkan. Kami siap turun langsung,” pungkasnya.
(csw)
Author
