Infokotaonline.com, Pekalongan β Untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi konflik sosial di wilayahnya, Polres Pekalongan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan Forkopimda, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, Senin (4/8/2025).
Kapolres Pekalongan, AKBP Rachmad C. Yusuf, S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa sinergi antarlembaga sangat krusial dalam mengantisipasi berbagai isu strategis yang berpotensi memicu kerawanan sosial.
βKoordinasi ini menjadi langkah strategis agar kita bisa menghadapi isu-isu sensitif secara bersama-sama, dan tidak membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik terbuka,β ujar Kapolres.
Dalam rapat yang berlangsung di Mapolres Pekalongan tersebut, sejumlah isu aktual yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat turut menjadi sorotan utama.
Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain Kebangkrutan PT Kabana dan proses lelang aset yang dimenangkan PT Target Makmur Santosa, sementara hak mantan karyawan masih belum terpenuhi,Tabungan Hari Raya Idul Fitri di Koperasi BMT Surya Mulki Sulaiman Kesesi yang belum dicairkan hingga kini, Dugaan penyelewengan Dana Desa oleh Sekretaris Desa Sijambe, Kecamatan Wonokerto, Laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Randumuktiwaren, Kecamatan Bojong yang kini ditangani Inspektorat, Permasalahan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Sokosari (Kecamatan Karanganyar) dan Desa Kalijoyo (Kecamatan Kajen), Penolakan warga Desa Kalijoyo terhadap rencana pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Kapolres menegaskan, jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, isu-isu tersebut berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres juga memaparkan tren gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polres Pekalongan. Pada Juli 2025, tercatat 49 kasus, naik 44% dari bulan sebelumnya (34 kasus). Dari jumlah tersebut, 24 kasus atau sekitar 68% berhasil diselesaikan.
βIni menjadi peringatan bagi kita semua. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus turut serta dalam langkah-langkah preventif,β tegas AKBP Rachmad.
Melalui forum ini, Kapolres mengajak seluruh unsur pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi lintas sektor.
βSoliditas dan kolaborasi menjadi kunci agar potensi konflik bisa dicegah sejak dini. Kita harus hadir bersama masyarakat,β katanya.
Rapat lintas sektoral ini menjadi salah satu wujud nyata dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan di Kabupaten Pekalongan. Selain menjaga kondusivitas daerah, sinergi ini juga diharapkan dapat mendukung kelancaran program pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.
(Ari/war)