Infokotaonline.com, Pekalongan β Di tengah gencarnya program perlindungan sosial, masih ada potret memilukan di Kabupaten Pekalongan. Ridah (75), warga lansia asal Jeruksari RT 004/RW 001, Kecamatan Tirto, harus bertahan hidup dalam kondisi memprihatinkan tanpa akses sanitasi layak maupun bantuan dari pemerintah.
Selama lebih dari lima dekade, Ridah tinggal di rumah semi permanen yang berdiri di atas tanah sederhana. Ukuran bangunannya kecil, dan plafonnya bahkan tidak mencapai satu meter. Ironisnya, rumah itu tidak memiliki kamar mandi maupun WC. Untuk buang air besar, Ridah dan keluarganya terpaksa menggunakan saluran air terbuka di sekitar rumah.
βSelama ini belum pernah dapat bantuan. Pernah dikasih kursi roda, tapi rodanya nggak ada. Jadi nggak bisa dipakai,β ujar Ridah saat ditemui di kediamannya, Senin (4/8/2025).
Ridah merupakan ibu dari 16 anak, namun sembilan di antaranya telah meninggal dunia. Kini, ia hanya tinggal bersama anak perempuannya yang ke-11. Sejak ditinggal wafat oleh suaminya tiga tahun lalu, hidupnya semakin berat. Ridah tidak lagi memiliki penghasilan maupun akses jaminan sosial. Ia bahkan belum pernah menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Keterbatasan fisik juga membuat Ridah tidak bisa lagi bekerja. Dahulu, ia sempat menjadi pembantu rumah tangga dan berjualan kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan. Namun seiring bertambahnya usia dan kondisi kesehatan yang memburuk, ia tak lagi mampu mencari nafkah.
βDulu sempat kerja jadi pembantu selama dua tahun. Juga pernah jualan, tapi sekarang udah nggak kuat,β ucapnya lirih.
Dalam situasi serba kekurangan, Ridah hanya bisa berharap ada perhatian nyata dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Ia berharap rumahnya bisa dibedah agar lebih layak huni, serta mendapatkan akses terhadap bantuan sosial yang seharusnya menjadi haknya sebagai warga negara.
βKalau bisa, minta bantuan buat rumah dibedah, biar bisa tinggal dengan layak. Kalau ada PKH atau bantuan lain, saya sangat butuh,β harap Ridah.
Kisah Ridah menjadi gambaran nyata bahwa masih banyak warga lansia yang belum tersentuh program kesejahteraan, terutama di pelosok daerah. Akses data yang belum merata, pendataan yang tidak akurat, serta birokrasi yang panjang, menjadi penyebab utama ketimpangan bantuan sosial di tingkat akar rumput.
Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dan tanggap dalam menyikapi kasus-kasus semacam ini. Sebab, di usia senjanya, Ridah dan lansia lain berhak hidup dalam kondisi yang layak dan bermartabat.
(Ari/war)
Author
