Infokotaonline.com
Pekalongan – Komisi C DPRD Kota Pekalongan melakukan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui rapat kerja bersama dinas terkait dan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kamis (18/9/2025). Rapat yang digelar di Ruang Sidang Paripurna Gedung Diklat DPRD, Jalan Merbabu No. 12 itu menyoroti sejumlah kendala teknis dan kualitas makanan yang masih menjadi keluhan di lapangan.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, mengungkapkan bahwa evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat, termasuk dari wali murid. Menurutnya, masih ditemukan persoalan seperti izin operasional dapur SPPG, sertifikasi higienitas, hingga mutu makanan yang disajikan.
“Kami mendapat laporan dari salah satu SD, anak-anak disajikan nasi goreng dengan lauk telur, tapi menunya berbau. Tiga siswa sampai enggan sekolah keesokan harinya. Meski kecil, kasus ini tidak boleh dianggap sepele,” jelas Budi.
Saat ini, terdapat 14 dapur SPPG yang melayani siswa di Kota Pekalongan. Namun, sebagian dapur belum mengantongi izin penuh dari Dinas Kesehatan. Budi menegaskan, sesuai aturan, setiap dapur wajib melalui proses sertifikasi sebelum beroperasi.
“Kalau masih ada masalah, berarti ada kelalaian di lapangan. Dapur seharusnya tidak berjalan sebelum mengantongi sertifikat higienitas,” tegasnya.
Selain kualitas makanan, aturan teknis juga menjadi sorotan. Misalnya, guru diminta mengganti wadah makanan yang hilang atau diwajibkan mencicipi menu untuk mengantisipasi keracunan.
“Alhamdulillah belum ada kasus keracunan, tapi soal rasa dan bau makanan memang sering dikeluhkan siswa,” tambahnya.
Dari sisi anggaran, satu porsi MBG dialokasikan sebesar Rp15 ribu. Rinciannya Rp2 ribu untuk sewa dapur, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp10 ribu untuk bahan makanan. DPRD memastikan akan terus mengawal agar program ini tepat sasaran.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa MBG memiliki manfaat ganda. Selain memenuhi gizi siswa, program ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Dari laporan, 14 dapur SPPG sudah melayani sekitar 42 ribu siswa, atau baru 40 persen dari target 102 ribu penerima manfaat.
“Harapannya, setiap SPPG bisa meningkatkan kualitas pengelolaan agar tidak terjadi masalah makanan basi atau distribusi terlambat,” kata Azmi.
Ia juga mendorong keterlibatan UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan.
“Dengan begitu, selain siswa yang terbantu, UMKM juga merasakan dampak ekonominya,” ujarnya.
Koordinator SPPG Kota Pekalongan, M. Noor Faishal Zakiy, menyampaikan bahwa hingga 18 September 2025 program sudah menjangkau sekitar 51 ribu siswa. Sertifikasi dapur, menurutnya, sedang berjalan seiring operasional.
“Kalau ada aduan bisa langsung ke SPPG terkait, jika tidak selesai baru dilaporkan ke saya. Kami siap menindaklanjuti setiap keluhan,” tegas Faishal.
Ia memastikan pihaknya berkomitmen menjaga kualitas makanan sekaligus memperbaiki distribusi. “Kalau ada SPPG yang bermasalah, segera kami tangani,” pungkasnya.
(war)
Author
About the Author
