Infokotaonline.com
Jakarta – Ribuan petani dari berbagai daerah akan turun ke jalan pada Selasa, 24 September 2025, memperingati Hari Tani Nasional dengan aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan 24 masalah struktural agraria serta melaksanakan sembilan agenda perbaikan yang dinilai mandek selama puluhan tahun.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), aksi akan digelar serentak di sejumlah wilayah Indonesia. Sekitar 12 ribu petani dijadwalkan berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI Jakarta, sementara 13 ribu lainnya menggelar aksi di berbagai daerah, mulai dari Aceh Utara, Medan, Palembang, Jambi, Bandar Lampung, Semarang, Blitar, Jember, Makassar, Palu, Sikka, Kupang hingga Manado.
“Melalui aksi ini, para petani menyampaikan sembilan tuntutan perbaikan atas 24 krisis struktural agraria yang tidak kunjung diselesaikan selama 65 tahun berlakunya UUPA 1960,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika, Minggu (21/9).
Dewi menegaskan, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk di era Presiden Joko Widodo terbukti gagal menjalankan mandat reforma agraria. Menurutnya, ketimpangan penguasaan tanah semakin parah, petani kecil kian terdesak, bahkan banyak yang kehilangan lahan.
“Rakyat tidak punya kanal penyelesaian konflik agraria. Kementerian Agraria, Kehutanan, BUMN, Pertanian, Desa, Koperasi, hingga TNI-Polri masih abai pada persoalan kronis agraria,” ujarnya.
Ia menambahkan, satu persen elit menguasai 58 persen tanah dan sumber daya alam Indonesia, sementara 99 persen rakyat berebut sisanya. Kondisi tersebut melahirkan konflik agraria seluas 7,4 juta hektar dalam sepuluh tahun terakhir, menyebabkan 1,8 juta keluarga kehilangan tanah dan mata pencaharian.
KPA juga menuding program pemerintah dan investasi skala besar sebagai pemicu utama konflik. Proyek strategis nasional (PSN), food estate, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, bank tanah, hingga militerisasi pangan dinilai merampas tanah petani dan wilayah adat.
“Banyak kampung dan desa kehilangan akses ke lahan pertanian dan laut, yang sudah dikapling investor,” kata Dewi.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sejumlah program strategis berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.
Dalam rapat kerja dengan Komite II DPD RI pada 15 September lalu, Amran menyebut produksi beras hingga Oktober 2025 mencapai 31 juta ton, dengan proyeksi akhir tahun 34 juta ton. Stok beras nasional juga mencatat rekor tertinggi sejak kemerdekaan, yakni 4,2 juta ton.
Amran menambahkan, sektor pertanian tumbuh 10,52 persen pada kuartal I 2025 (year-on-year), menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi. Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) pun naik signifikan menjadi 123,57.
“Capaian ini merupakan kerja keras bersama, dan juga diakui FAO yang memproyeksi produksi pangan Indonesia melonjak hingga 35,6 juta ton,” tegas Amran.
Peringatan Hari Tani tahun ini pun diprediksi menjadi salah satu aksi massa terbesar dalam satu dekade terakhir, dengan ribuan petani bersuara di jalanan menuntut hak atas tanah dan reforma agraria sejati.
(csw)
