Infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik pelanggaran mutu pada beras premium. Sebanyak 10 merek beras disebut telah diproses hukum oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri karena menjual produk dengan kualitas di bawah standar yang ditetapkan pemerintah.
Dalam rapat koordinasi Percepatan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di Jakarta, Senin (22/9/2025), Amran menjelaskan bahwa kasus yang sempat ramai disebut sebagai beras oplosan, sebenarnya adalah pelanggaran mutu. Menurutnya, kesalahan tersebut bukan karena pencampuran beras, melainkan karena tingkat patah beras (broken) jauh melebihi batas yang diperbolehkan.
“Izin saya luruskan, yang ramai disebut oplosan itu sebenarnya pelanggaran mutu. Standar beras premium mengatur kadar patah maksimal 14 persen, tetapi yang dijual justru mencapai 40 hingga 50 persen. Seharusnya dijual Rp8.000–Rp12.000 per kilogram, tetapi malah dipasarkan Rp17.000. Selisih Rp5.000 itu tidak halal,” tegas Amran.
Ia menyebutkan, ada 10 merek yang terindikasi melakukan pelanggaran tersebut, yakni WS, LS, SM, JN, NU, RU, MD, PR, BS, dan SR. Kendati begitu, Amran tidak merinci secara detail produk maupun perusahaan di balik merek tersebut. “Ini saya sampaikan agar kepala daerah tahu. Jadi kalau ada pertanyaan di daerah, jelas,” ujarnya.
Amran menegaskan, pelaku usaha tidak boleh mempermainkan harga maupun kualitas beras, karena pemerintah telah mengucurkan subsidi besar dalam proses produksi pangan. “Ada Rp150 triliun dana APBN yang disalurkan untuk subsidi. Maka, permainan harga maupun mutu tidak bisa dibiarkan,” ucapnya.
Kasus pelanggaran ini sebelumnya juga menyeret beberapa petinggi perusahaan. Satgas Pangan telah menetapkan sejumlah tersangka, antara lain Presiden Direktur PT PIM berinisial S, Kepala Pabrik PT PIM berinisial AI, dan Kepala Quality Control PT PIM berinisial DO. Selain itu, dari pihak Food Station, turut ditetapkan tersangka Direktur Utama KG, Direktur Operasional RL, serta Kepala Seksi Quality Control berinisial RP.
Menurut Amran, pengawasan mutu beras sangat penting demi menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan subsidi pemerintah benar-benar dirasakan oleh rakyat. Ia juga meminta aparat daerah untuk memperketat pemantauan distribusi beras di wilayah masing-masing.
“Beras adalah komoditas strategis. Kalau mutu dan harga dipermainkan, maka yang dirugikan adalah masyarakat luas. Pemerintah akan tegas mengawal hal ini,” pungkasnya.
(csw)
Author
About the Author
