Jakarta — Pemerintah pusat memastikan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung agar seluruh unsur pemerintah fokus mempercepat evakuasi, penyaluran bantuan, dan pemulihan infrastruktur terdampak.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, usai memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025). Rapat dihadiri secara daring oleh kepala daerah dari tiga provinsi terdampak, serta beberapa kementerian yang menangani sektor darurat bencana.
“Presiden Prabowo sudah menegaskan agar penanganan dilakukan secara serius dan terukur, terutama dalam fase tanggap darurat,” kata Pratikno.
Berdasarkan paparan BMKG, ketiga wilayah tersebut tengah terdampak siklus tropis Senyar yang menyebabkan curah hujan ekstrem disertai angin kencang. Kondisi ini memicu banjir bandang, tanah longsor, serta kerusakan fasilitas umum.
“Dampaknya bukan hanya banjir dan longsor, tetapi juga mengganggu layanan transportasi, logistik bantuan, dan aktivitas masyarakat,” jelas Pratikno.
Data sementara menunjukkan sejumlah jalur transportasi darat terputus akibat ambruknya jembatan dan akses jalan yang tertimbun material longsoran. Kondisi ini menyulitkan tim gabungan dalam pendistribusian bantuan, terutama ke wilayah terisolasi.
Selain kerusakan fisik yang cukup luas, pemerintah mencatat adanya korban jiwa. Namun jumlah pasti belum dapat diumumkan.
“Update dari lapangan masih terus berjalan. Bahkan selama rapat, beberapa kepala daerah melaporkan temuan korban meninggal tambahan,” ujarnya.
Pemerintah berkomitmen mempercepat pendataan sekaligus memastikan kebutuhan dasar korban terdampak terpenuhi, mulai dari logistik, layanan kesehatan, air bersih, hingga hunian sementara.
Dalam rapat, pemerintah juga menginstruksikan pengerahan sumber daya tambahan dari Basarnas, TNI, Polri, Kementerian PUPR, dan lembaga kemanusiaan untuk percepatan evakuasi serta perbaikan akses prioritas.
Pratikno menegaskan, situasi darurat ini terus dimonitor secara real time, termasuk potensi cuaca ekstrem lanjutan.
(csw)
Author
About the Author
