Infokotaonline.com
Jakarta – Pemerintah memperketat tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai respons atas Kejadian Luar Biasa (KLB) yang menimpa sejumlah lokasi pelaksanaan. Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian serius dengan menginstruksikan langkah cepat dan terukur demi memastikan keselamatan anak sebagai prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap aspek keamanan pangan dalam program prioritas ini. “Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli pada konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Dikutip dari laman kemkes.go.id, rapat koordinasi tersebut membahas langkah konkret untuk memperkuat pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
Enam Langkah Strategis Perbaikan MBG
Untuk memperkuat pelaksanaan MBG, pemerintah merumuskan enam langkah strategis:
Pertama, penutupan sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk evaluasi dan investigasi menyeluruh.
Kedua, evaluasi disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, bukan hanya di lokasi terdampak.
Ketiga, peningkatan proses sanitasi dengan pengawasan nasional, termasuk kualitas air dan pengelolaan limbah.
Langkah keempat, Keterlibatan lintas sektor, yakni kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan aktif dalam perbaikan program.
Kelima, Kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak dapur MBG, tidak lagi sebatas administratif.
Terakhir, Optimalisasi peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam pemantauan rutin pelaksanaan MBG di seluruh daerah.
“SLHS kini menjadi keharusan. Tanpa standar itu, potensi kejadian serupa bisa berulang, dan kami tidak ingin hal ini terjadi lagi,” jelas Zulkifli.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pemerintah mempercepat penerapan SLHS di seluruh dapur MBG. Proses percepatan ini ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan. “Standar kebersihan, kualitas SDM, dan pengolahan makanan harus terpenuhi. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengawasi proses mulai dari bahan baku, pengolahan hingga penyajian makanan,” ungkap Budi.
Menurut Budi, percepatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman, sehat, dan bergizi. Ia menekankan, pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan setelah kejadian.
Pemerintah telah menjadwalkan rapat koordinasi lanjutan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan BGN, serta instansi terkait lainnya.
Zulkifli menutup dengan penegasan bahwa semua langkah perbaikan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. “Masyarakat harus yakin bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga kesehatan serta keselamatan anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
(csw)
Author
About the Author
