Infokotaonline.com
Aceh Tamiang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta penanganan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang mendapat perhatian khusus dan dilakukan secara lebih cepat. Pasalnya, tingkat kerusakan di wilayah tersebut dinilai berbeda dan lebih berat dibandingkan daerah lain yang juga terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan arahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Aceh Tamiang di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Senin (22/12/2025).
Berdasarkan pemantauan udara, Mendagri menilai Aceh Tamiang masih dipenuhi lumpur di berbagai titik, termasuk permukiman dan fasilitas umum.
“Aceh Tamiang ini agak berbeda. Dari udara tadi masih terlihat banyak lumpur, kondisinya tidak sama dengan beberapa daerah lain yang saya kunjungi, termasuk di Sumatera Barat,” ujar Tito.
Bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi diketahui melanda tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sejak hari pertama kejadian, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan mobilisasi nasional dengan pembagian tugas lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan di daerah terdampak.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta unsur terkait terus bergerak memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi, mulai dari logistik pangan, layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa stok cadangan beras nasional berada dalam kondisi sangat aman. Ia memastikan daerah terdampak bencana dapat mengakses cadangan beras Bulog tanpa batas, sepanjang ada permintaan resmi dari kepala daerah.
“Sepanjang untuk kepentingan bencana, beras bisa dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras SPHP yang dijual murah, tapi benar-benar gratis, berapa pun dibutuhkan asalkan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain menjamin ketersediaan logistik pangan, Mendagri juga menyoroti keterbatasan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) di banyak daerah terdampak. Untuk itu, Presiden memutuskan pemberian tambahan bantuan BTT sebesar Rp4 miliar bagi setiap kabupaten/kota terdampak, serta Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.
Tak hanya dari pemerintah pusat, Mendagri juga menggalang dukungan antardaerah yang hingga kini telah terkumpul hampir Rp60 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung untuk membantu percepatan penanganan di wilayah terdampak bencana.
Mendagri menekankan bahwa pembersihan lumpur harus menjadi prioritas utama, terutama di fasilitas umum, fasilitas kesehatan, sekolah, dan perkantoran pemerintahan. Menurutnya, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh pihak.
“Pembersihan lumpur ini menurut saya nomor satu. Negara harus hadir, TNI, Polri, Pemda, dan relawan bekerja bersama,” ujarnya.
Terkait penanganan sektor perumahan, Mendagri meminta pemerintah daerah segera melakukan pendataan kerusakan rumah secara rinci dengan skema by name dan by address. Pendataan tersebut mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga rumah hilang, sebagai dasar pemberian bantuan langsung serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait.
(ahd)
Author
About the Author
