Infokotaonline.com
Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi anak-anak untuk datang ke sekolah guna mengambil Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur semester. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai keliru dan berpotensi menyesatkan publik.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan pihaknya memahami bahwa saat ini peserta didik tengah menjalani libur sekolah. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG selama periode tersebut bersifat opsional dan menyesuaikan kebutuhan serta kesiapan sekolah maupun orang tua murid.
“Anak-anak tidak dipaksa datang ke sekolah. Jika MBG ingin diambil, bisa oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya. Tidak harus oleh anak,” ujar Nanik dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (23/12/2025).
Nanik menjelaskan, melalui Sistem Pangan Peserta Program Gizi (SPPG), BGN memberikan pilihan kepada sekolah penerima manfaat. Sekolah dapat mengajukan permintaan MBG selama liburan apabila dinilai masih dibutuhkan oleh peserta didik dan disetujui wali murid.
Apabila disepakati, SPPG akan menyalurkan MBG sesuai permintaan sekolah, umumnya dalam bentuk makanan kering yang lebih tahan simpan dan praktis dibagikan. Namun, jika sekolah maupun orang tua memilih untuk tidak menerima MBG selama libur semester, BGN memastikan tidak ada sanksi atau paksaan.
“Kalau sekolah tidak mau menerima dan wali murid juga tidak berkenan, itu tidak masalah. Tidak ada yang dipaksa. Mohon jangan dipelintir seolah-olah anak libur harus datang ke sekolah,” tegasnya.
Selain itu, Nanik juga menepis anggapan bahwa penyaluran MBG saat liburan justru menghamburkan anggaran negara. Menurutnya, pelaksanaan program MBG justru menunjukkan efisiensi anggaran yang signifikan pada tahun 2025.
Ia memaparkan, dengan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun pada 2025, awalnya pemerintah menargetkan sekitar 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan kelompok rentan 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita). Namun dalam realisasinya, program ini mampu menjangkau hingga 50 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Penghematan ini terjadi karena banyak yayasan dan mitra yang membangun dapur MBG secara mandiri atau yang kami sebut Dapur Mandiri,” jelas Nanik.
Dengan skema tersebut, biaya yang dikeluarkan BGN difokuskan pada pembiayaan program MBG sebesar Rp15.000 per porsi, serta pembayaran gaji pegawai BGN, termasuk petugas SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang jumlahnya hampir 100 ribu orang dan tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Nanik menegaskan, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
(csw)
