Jakarta, 2 Juli 2026. Indonesia memperoleh persetujuan pendanaan iklim melalui Green Climate Fund (GCF) senilai USD9 juta untuk memperkuat ketahanan masyarakat pesisir di Pekalongan dan Batang, Jawa Tengah. Persetujuan tersebut menjadikan Building Flood Resilient Community through Adaptive Livelihood and Runoff Management in Petanglong Area of Central Java Province of Indonesia (BRAVE) sebagai proyek pertama di Indonesia yang didanai melalui skema Direct Access Entity (DAE), sekaligus membuka akses lembaga nasional lainnya mengakses dan mengelola pendanaan GCF secara langsung.
Wilayah pesisir Pekalongan dan Batang merupakan salah satu kawasan yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim di Indonesia. Banjir rob, abrasi, penurunan muka tanah, serta cuaca ekstrem semakin mengancam permukiman, mata pencaharian masyarakat, dan pembangunan daerah. Melalui BRAVE, Indonesia akan memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus memperkenalkan pendekatan adaptasi yang komprehensif dari wilayah hulu sampai ke hilir, yang harapannya dapat direplikasi di wilayah lainnya yang menghadapi permasalahan serupa.
Dalam lima tahun implementasi, BRAVE akan memulihkan dan memperkuat ketahanan kawasan pesisir melalui restorasi dan pengelolaan 3.700 hektare ekosistem pesisir, pengembangan mata pencaharian berbasis pertanian dan nelayan yang tangguh terhadap perubahan iklim, serta penguatan tata kelola adaptasi. Program ini menargetkan 136.360 penerima manfaat langsung dan diperkirakan menjangkau lebih dari 1,2 juta penduduk yang sebagian besarnya adalah petani dan nelayan di tiga wilayah tersebut.
Boby Wahyu Hernawan, Direktur Kerjasama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan dan selaku Kepala Sekretariat National Designated Authority untuk Green Climate Fund di Indonesia, menyebut persetujuan ini juga mencerminkan meningkatnya kapasitas Indonesia dalam merancang, mengelola, dan mempertanggungjawabkan proyek perubahan iklim sesuai standar global.
“Keberhasilan ini menunjukkan bahwa lembaga nasional mampu memenuhi standar internasional GCF sekaligus menegaskan pentingnya kesiapan nasional sebagai fondasi utama dalam mengakses pembiayaan iklim,” ujar Boby Wahyu Hernawan.
Menurutnya, dalam mengakses pendanaan global, prosesnya memerlukan kesiapan kelembagaan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini karena setiap proposal harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat, mulai dari perlindungan lingkungan dan sosial, mekanisme akuntabilitas serta berbasis data ilmiah yang relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, proyek ini diharapkan menjadi contoh bagaimana kolaborasi antara pemerintah, lembaga nasional, masyarakat sipil, dan mitra internasional dapat diterjemahkan menjadi aksi adaptasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Proyek ini menjadi tonggak penting, tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi Green Climate Fund. Sebagai proyek pertama di Indonesia yang didanai melalui skema Direct Access Entity, BRAVE menunjukkan bagaimana kepemilikan nasional (country ownership) dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan,” jelas Hemant Mandal, Direktur Regional GCF untuk Asia dan Pasifik.
Selain komitmen negara yang kuat terhadap program adaptasi, pertimbangan GCF menyetujui BRAVE adalah pendekatan yang akan membangun sistem bisnis yang tahan terhadap guncangan cuaca ekstrem sehingga tidak mudah lumpuh akibat krisis.
“Pendekatan ini mencerminkan komitmen GCF untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam aksi iklim, sekaligus menjadi mitra jangka panjang Indonesia dalam membangun ketahanan terhadap perubahan iklim,” jelasnya.
Sebagai lembaga nasional yang dipercaya mengelola pendanaan tersebut, Nurina Widagdo, Direktur Eksekutif KEMITRAAN, mengatakan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga GCF.
“Persetujuan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa lembaga nasional mampu mengelola pendanaan iklim internasional secara akuntabel. Kami bangga dapat menjadi bagian dari sejarah pendanaan iklim di Indonesia untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat terdampak perubahan iklim,’ sebutnya.
Selama lima tahun ke depan, KEMITRAAN akan bekerja bersama pemerintah, masyarakat, sektor swasta, Mercy Corps Indonesia sebagai Executing Entity, serta berbagai mitra lainnya untuk mengimplementasikan proyek BRAVE di wilayah PETANGLONG yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Seluruh intervensi akan dirancang agar tidak hanya mengurangi risiko iklim, tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun ketahanan jangka panjang.
“Kami berharap BRAVE dapat menjadi contoh bagaimana akses langsung terhadap pendanaan iklim mampu menghasilkan solusi yang inklusif serta komprehensif, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” harapnya.
Sebagai Executing Entity, Mercy Corps Indonesia akan memimpin pelaksanaan program di lapangan bersama pemerintah daerah, akademisi, mitra lokal dan masyarakat. Ade Soekadis, Direktur Eksekutif Mercy Corps Indonesia mengatakan bahwa fokus utama program adalah memastikan investasi yang diberikan GCF benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok paling rentan.
“Selama lima tahun ke depan, BRAVE akan mendampingi masyarakat di Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan agar semakin berketahanan menghadapi risiko dan dampak perubahan iklim. Kami tidak hanya berfokus pada adaptasi perubahan iklim, tetapi juga membantu masyarakat membangun penghidupan yang lebih kuat dan berkelanjutan,” terangnya.
Target-target tersebut sedikitnya dilakukan untuk mengembangkan Kawasan blue-green space (Kawasan hijau-biru) sebagai mekanisme perlindungan terhadap banjir, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta potensi co-benefit lainnya.
Di sisi lain, Ade menyebut programnya juga menyasar pada penguatan mata pencaharian masyarakat melalui pengembangan climate-resilient livelihoods, termasuk pendampingan bagi petani dan nelayan untuk menerapkan praktik pertanian dan akuakultur yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim, serta pengembangan sistem informasi iklim dan mekanisme pasar pendukungnya.
“Selain memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat, kami juga akan bekerja bersama pemerintah untuk memperkuat kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin responsif terhadap risiko dan dampak perubahan iklim. Harapan kami, BRAVE tidak hanya memberikan manfaat selama proyek berlangsung, tetapi juga meninggalkan kapasitas, pengetahuan, dan sistem yang akan terus memperkuat ketahanan masyarakat jauh setelah proyek ini selesai,” tutup Ade.
***
Sekilas KEMITRAAN
Menjembatani Kesenjangan Melalui Tata Kelola Kolaboratif:
Menghubungkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk membangun solusi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
KEMITRAAN adalah lembaga independen yang secara konsisten memajukan, dan memfasilitasi implementasi tata kelola kolaboratif untukmewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Tata kelola kolaboratif melibatkan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lainnya—untuk mendorong pembangunan nasional dan daerah yang inklusif, serta menyediakan layanan publik yang lebih adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) untuk memastikan semua suara, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, didengar.
Selama 25 tahun perjalanan proses transisi, KEMITRAAN berhasil mengawal perjalanan Indonesia dalam lima babak; (1) Penguatan institusi demokrasi; (2) Reformasi Penegakan hukum dan peradilan, serta penguatan gerakan anti korupsi; (3) Desentralisasi untuk pelayanan publik lebih baik; (4) Penguatan kapasitas lembaga non pemerintah (CSO), serta; (5) Pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim.
Saat ini, KEMITRAAN merupakan satu-satunya organisasi non pemerintah di Indonesia yang terakreditasi dua lembaga internasional yang fokus pada pendanaan iklim, yakni Adaptation Fund (AF) serta Green Climate Fund (GCF) untuk mitigasi dan adaptasi iklim. KEMITRAAN juga menjadi Lembaga Perantara (LEMTARA) dari Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)
Narahubung:
Arif Nurdiansah (Knowledge and Communication Specialist)
HP/WA: 081257574467
e-mail: Arif.nurdiansah@kemitraan.or.id
Author
About the Author
