infokotaonline.com
Pekalongan — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan mendorong pemerintah daerah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jaringan irigasi sekunder dan tersier. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi ancaman musim kemarau serta menjaga produktivitas sektor pertanian.
Rencana pemetaan komprehensif tersebut dijadwalkan berjalan pada 2027 dengan melibatkan pihak ketiga. Melalui sistem ini, seluruh saluran irigasi baik yang masih berfungsi maupun rusak akan terdata secara jelas untuk memudahkan intervensi anggaran dan perbaikan teknis.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pekalongan, Catur Andriansah, menegaskan bahwa penanganan irigasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Dengan adanya usulan pemetaan irigasi sekunder maupun tersier, kami memberikan dukungan penuh. Saluran yang tidak berfungsi diharapkan dapat segera diaktifkan kembali agar luas lahan produktif dan target produksi pertanian daerah tetap tercapai,” ujar Catur usai rapat kerja bersama perangkat daerah dan Koalisi Transparansi Pekalongan, Rabu (22/7/2026).
Rapat kerja tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan Komisi Irigasi, Duta Petani Milenial, dan Koalisi Transparansi Pekalongan. Para petani mengkhawatirkan dampak fenomena cuaca ekstrem El Nino yang berpotensi menurunkan hasil panen pada Musim Tanam (MT) kedua.
Sesuai pembagian kewenangan, pengelolaan irigasi sekunder berada di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) melalui bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA). Sementara itu, irigasi tersier menjadi ranah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Di tengah keterbatasan APBD, Komisi C mengapresiasi keaktifan DKPP dalam menggaet dana pemerintah pusat melalui skema kerja sama dengan kelompok tani lokal. Selain fokus pada kuantitas panen, DPRD juga menekankan pentingnya menjaga kualitas komoditas serta keterjaminan pasokan pupuk dan air.
Sebagai tindakan jangka pendek, Komisi C secara khusus menyoroti masalah kelangkaan air irigasi di Desa Siwalan yang belakangan dikeluhkan masyarakat.
“Kami merekomendasikan sekaligus memerintahkan dinas teknis, baik PSDA maupun DKPP, untuk turun langsung ke lokasi guna melakukan kajian lapangan pada Kamis (23/7/2026),” kata Catur menegaskan.
(war)
Author
About the Author
