Infokota Online, Pemalang – Program Bupati Pemalang dalam 100 hari kerja kembali menuai kritik. Pemerintah Kabupaten Pemalang diketahui mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk pengadaan barang, termasuk kawat, faksimili, serta internet TV berlangganan. Anggaran yang cukup besar ini mendapat sorotan tajam di tengah kondisi Pemalang yang masih menghadapi permasalahan infrastruktur dan penanganan sampah yang belum optimal.
Kuswanto SH, seorang praktisi hukum, menilai penggunaan anggaran yang begitu besar untuk program ini kurang tepat. “Saat ini, masyarakat lebih mengharapkan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), birokrasi yang bersih, penanganan sampah yang cepat dan efektif, serta dunia pendidikan yang bebas dari pungutan liar,” ujar Kuswanto.
Ketua Aliansi Kesetiakawanan Sosial, Hamu Fauzi, juga mengkritik keras penggunaan anggaran tersebut. “Benarkah internet desa dibiayai Pemkab? Atau apakah pemdes membayar sendiri dengan dana desa? Kalau alibinya menggunakan APBD yang digelontorkan dengan Kode Rekening Alokasi Dana Desa, ya tak perlu ada pengadaan yang diada-adakan tersebut,” ucap Hamu, Kamis (3/4/2025).
Hamu juga menilai bahwa mayoritas pejabat Pemkab Pemalang tidak bisa kerja dan hanya hobi ‘makan’. “Dengan pembengkakan atau mark-up tersebut, kita tidak perlu menduga-duga lagi, ada apa sesungguhnya? Yang pasti dan saya haqqul yakin mayoritas pejabat Pemkab Pemalang tidak bisa kerja dan hanya hobi ‘makan’,” ujar Hamu menandaskan.
(har/Aas)
Author
About the Author
