Puluhan Wartawan Geruduk Camat Wonokerto, Pertanyakan OTT dan Status BUMDes yang Janggal
Pada Senin siang, 1 Desember 2025, Kantor Kecamatan Wonokerto mendadak ramai oleh kehadiran puluhan wartawan dari berbagai media dan organisasi pers seperti IPJT, PWOIN, PJS, dan KOWARKA. Kedatangan mereka bertujuan untuk mengikuti forum klarifikasi terbuka bersama Camat Wonokerto, Abdul Qoyum, terkait sejumlah isu yang tengah menjadi sorotan publik.
Isu-isu yang menjadi perhatian utama para wartawan antara lain:
- Postingan viral di grup WhatsApp wartawan terkait pertemuan pengurus Bahurekso Kades.
- Viralnya karangan bunga yang tidak jelas maksudnya.
- Status pengelolaan BUMDes Wonokerto Wetan yang dianggap ilegal, termasuk masalah Lumbung Desa tahun 2023.
- Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua oknum wartawan.
Dalam forum tersebut, Camat Abdul Qoyum didampingi oleh Kabid PMD Kecamatan Wonokerto. Ketua IPJT Pekalongan Raya, Ali Rosidin, membuka acara dengan menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang komunikasi terbuka antara pemerintah kecamatan dan media.
Camat Qoyum kemudian memberikan klarifikasi secara rinci terkait status BUMDes di Kecamatan Wonokerto. Ia menegaskan bahwa hanya dua desa yang memiliki BUMDes berbadan hukum, yaitu Desa Pecakaran dan Desa Rowoyoso. Terkait BUMDes Wonokerto Wetan, ia mengaku telah mengingatkan Kepala Desa Wonokerto Wetan, Aziz, sejak awal menjabat pada 1 Desember 2022, namun tidak diindahkan.
Selain itu, Camat Qoyum juga melontarkan kritik pedas terhadap pendamping desa yang dinilai tidak menjalankan fungsi verifikasi dan pendampingan Dana Desa (DD) dengan benar, padahal mereka digaji oleh negara.
Dalam sesi tanya jawab, wartawan dari berbagai media seperti Radar Nusantara dan Cakra mengajukan pertanyaan kritis terkait proses verifikasi Dana Desa dan fenomena OTT. Mereka mempertanyakan apakah proses verifikasi selama ini berjalan ketat atau justru longgar, serta apakah pihak desa sudah benar-benar transparan dalam penggunaan anggaran.
Menutup acara, Camat Abdul Qoyum berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap kritik dan masukan dari media demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia mengajak media untuk bersama-sama mengawasi penggunaan anggaran publik agar lebih akuntabel.
Drc
Author
About the Author
Jurnalis juga seorang Konsultan Pertanian.
