Infokotaonline.com
Makassar — Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya pihak-pihak yang disebutnya sebagai musuh dalam selimut yang selama dua dekade terakhir diduga menghambat laju kebangkitan ekonomi nasional. Ia menyoroti praktik under invoicing dan minimnya pengawasan yang membuat negara menanggung kerugian sangat besar.
Dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Selasa (9/12/2025), Sjafrie menyebut kerugian negara akibat praktik tak sehat itu mencapai USD 800 miliar. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memperlihatkan adanya pihak yang tidak menginginkan Indonesia tumbuh kuat secara ekonomi.
“Kita berhadapan dengan musuh dalam selimut yang tidak menghendaki Indonesia bangkit perekonomiannya,” ujar Sjafrie dalam pemaparannya.
Sjafrie menilai lemahnya protokol keamanan di lapangan menjadi pintu masuk berbagai aktivitas ilegal, terutama di sektor pertambangan. Ia menyoroti praktik keluar-masuk barang dan pelaku tanpa pemeriksaan memadai di sejumlah pelabuhan dan bandara selama bertahun-tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pelaku penyelundupan merasa aman dan bebas beroperasi.
“RI punya banyak nikel dan bauksit. Sayangnya, orang-orang bisa keluar masuk dari pelabuhan tanpa diperiksa. Mereka juga bisa keluar masuk dari bandara tanpa pemeriksaan,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa situasi ini sudah berlangsung lama dan menimbulkan budaya permisif terhadap pelanggaran. Nikel dan bauksit yang merupakan komoditas strategis pun menjadi sasaran penyelundupan terstruktur.
Sjafrie memastikan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mulai memperketat pengawasan dan memberlakukan regulasi baru untuk menutup celah penyimpangan. Hasilnya, sejumlah pelaku yang sebelumnya bebas kini mulai tertangkap dalam operasi penindakan.
Ia menyebut masih ada oknum yang belum memahami perubahan kebijakan tersebut.
“Oknum masih mengandalkan pola pikir lama. Mereka tidak menyadari pemerintah kini agresif menegakkan kedaulatan ekonomi melalui pengawasan lebih ketat,” ujar mantan Jenderal Kopassus itu.
Menhan menegaskan bahwa titik-titik vital seperti pelabuhan dan bandara merupakan kawasan yang paling rawan dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal. Di lokasi-lokasi itu, prosedur pemeriksaan yang lemah membuat pelintas dan pembawa muatan dapat bergerak tanpa hambatan.
Ia meminta seluruh aparat keamanan meningkatkan kewaspadaan dan memastikan Indonesia tidak lagi dirugikan akibat kelalaian pengawasan.
Menurut Sjafrie, Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, dan pengelolaannya harus dijaga dari pihak yang ingin merusaknya.
(csw)
Author
About the Author
