Infokotaonline.com
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan bahwa penanganan bencana alam yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan prioritas nasional. Sejak hari pertama bencana terjadi, seluruh kekuatan nasional telah dimobilisasi untuk mempercepat penanganan darurat hingga pemulihan wilayah terdampak.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, pemerintah pusat telah bergerak secara terkoordinasi dan masif, meski masih muncul dorongan dari sebagian pihak agar bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional secara formal. Menurut Teddy, substansi penanganan jauh lebih penting dibanding perdebatan status.
“Bencana ini terjadi di tiga provinsi. Pemerintah pusat sudah langsung menangani dengan skala nasional sejak hari pertama. Jadi mari kita fokus pada upaya penanganannya,” ujar Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Teddy menjelaskan, sejak 26 November, pemerintah pusat langsung melakukan mobilisasi nasional dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Penanganan difokuskan pada evakuasi korban, penyediaan logistik, layanan kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur dasar.
Sebanyak 50 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta relawan telah diterjunkan ke wilayah terdampak. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan lebih dari 100 unit sarana transportasi, termasuk kapal laut, pesawat, dan helikopter, untuk mendukung distribusi bantuan dan mobilitas personel.
Terkait anggaran, Teddy menepis anggapan bahwa tanpa status bencana nasional pemerintah pusat tidak dapat mengalokasikan dana. Ia menegaskan, Presiden sejak awal telah memastikan pembiayaan penanganan bersumber dari APBN senilai Rp60 triliun.
“Dana pusat sudah dan akan terus dikucurkan secara bertahap. Digunakan untuk pembangunan rumah sementara, perbaikan rumah warga, fasilitas umum, gedung pemerintahan seperti DPRD dan kantor kecamatan, serta bantuan tunai langsung kepada 52 bupati dan wali kota untuk kebutuhan mendesak di hari pertama,” jelasnya.
Selain anggaran, pemerintah juga mengerahkan sekitar 1.000 unit alat berat dari berbagai daerah di Indonesia untuk mempercepat perbaikan jalan, jembatan, dan infrastruktur vital yang rusak akibat bencana. Teddy mengakui, proses pemulihan membutuhkan waktu karena tingkat kerusakan yang cukup luas dan kompleks.
“Banyak jembatan dan jalan yang terputus. Semua sedang dikerjakan secara bertahap. Ini proses yang perlu waktu dan dukungan bersama,” ujarnya.
Menko PMK: Seluruh Sumber Daya Nasional Dikerahkan
Penegasan serupa disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno. Ia menyatakan, pemerintah menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara.
“Pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan kementerian dan lembaga untuk turun langsung menyelesaikan persoalan di lapangan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Pratikno.
Ia menilai dampak bencana siklon yang melanda wilayah Sumatera sangat beragam, mulai dari kategori berat hingga sangat berat di sejumlah kabupaten dan desa. Meski demikian, Pratikno menyebut penanganan menunjukkan kemajuan berkat kerja sama dan solidaritas seluruh elemen bangsa.
“Di beberapa wilayah memang masih memprihatinkan, namun berkat kerja keras bersama, sudah terlihat perkembangan dan kemajuan yang signifikan,” pungkasnya.
(csw)
