Infokotaonline.com
Pekalongan – Sebanyak 77 calon kepala desa dari 34 desa di Kabupaten Pekalongan resmi memasuki masa tenang Pilkades Serentak yang berlangsung pada 14 hingga 17 November 2026. Menjelang hari pemungutan suara pada 18 November 2026, DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan mengingatkan seluruh kandidat agar menjaga kondusivitas wilayah serta berjiwa besar menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, Kamis (12/11/2026), menegaskan bahwa penyelenggaraan Pilkades harus berpegang teguh pada prinsip kejujuran, ketertiban, dan transparansi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Kontestasi politik di tingkat desa pun diingatkan agar tidak berujung pada perpecahan sosial di tengah warga.
“Seluruh penyelenggara Pilkades harus menjalankan tugas dengan tertib, jujur, dan transparan. Kami juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar memiliki kesiapan mental untuk menerima hasil pemilihan, baik menang maupun kalah,” tegas Abdul Munir.
Ia menambahkan, setiap kandidat memikul tanggung jawab untuk mengendalikan pendukungnya agar tidak terjebak dalam fanatisme berlebihan yang berpotensi memicu gesekan. Di sisi lain, masyarakat di 34 desa penyelenggara diajak agar tidak mudah terprovokasi isu maupun informasi yang dapat memperkeruh suasana, serta tetap menempatkan perbedaan pilihan dalam koridor demokrasi tanpa merusak kerukunan.
Sementara itu, Plt Bupati Pekalongan, Sukirman, memastikan seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 hingga memasuki masa tenang berjalan lancar. Fokus pemerintah daerah kini tertuju pada kesiapan pengamanan menjelang hari pencoblosan, di mana Pemkab Pekalongan bersama kepolisian dan Kodim telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kerawanan konflik.
“Kami telah melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi rawan konflik. Sebanyak 350 personel gabungan disiapkan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades, mulai dari pemungutan suara hingga penetapan hasil, berjalan aman dan lancar,” ungkap Sukirman.
Melalui pengerahan ratusan personel gabungan tersebut, potensi gangguan selama proses pemungutan suara hingga penetapan hasil diharapkan dapat diantisipasi secara optimal. Pemerintah daerah turut mengimbau agar seluruh kandidat dan massa pendukungnya mengedepankan kepentingan masyarakat luas di atas ambisi politik pribadi maupun kelompok.
(war/hyn)
