Infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas terhadap praktik penyimpangan di sektor pupuk. Hingga awal Januari 2026, Kementerian Pertanian telah mencabut lebih dari 2.300 izin pedagang pupuk di seluruh Indonesia serta menindak ratusan oknum, baik dari internal maupun eksternal Kementan, yang terbukti melanggar aturan.
Ketegasan itu disampaikan Amran saat memberikan pidato pembukaan pada acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Ia menegaskan, pencabutan izin dilakukan tanpa kompromi terhadap pedagang pupuk yang mempermainkan harga dan melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).
“Izin Bapak Presiden, pupuk ini kami sering dibilang kejam. Karena izin yang kami cabut sudah 2.300-an di seluruh Indonesia. Kalau harga naik dari HET dan main-main, langsung kami cabut izinnya. Tinggal tekan tombol, hari itu juga dicabut,” ujar Amran dalam pidatonya.
Amran menambahkan, langkah tersebut dilakukan demi melindungi petani dan menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Menurutnya, praktik penyelewengan pupuk menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan swasembada pangan.
Tak hanya mencabut izin, Amran juga mengungkapkan bahwa tindakan tegas diberikan kepada oknum pegawai dan pejabat yang terbukti terlibat. Total sebanyak 192 orang telah dicopot dari jabatan, diberhentikan, hingga diproses secara hukum.
“Sudah ada 192 orang, baik pejabat maupun oknum internal dan eksternal Kementan, yang kami copot, kami pecat, bahkan masuk penjara. Ini bukan main-main,” tegasnya.
Ia bahkan menyebut, jika masa kepemimpinannya berlangsung penuh tanpa perombakan kabinet, jumlah oknum yang ditindak bisa jauh lebih banyak.
“Kalau kami ditakdirkan lima tahun dan tidak reshuffle, bisa sampai 1.000 orang habis. Kami hanya menjalankan perintah Presiden. Kinerja tidak baik, tidak patuh, harus dicopot,” kata Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang mendukung pemberantasan mafia pupuk. Ia menyebut peran Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan Agung sangat krusial dalam mengawal kebijakan tersebut.
“Terima kasih Pak Kapolri, Pak Wakil Panglima TNI, dan Pak Jaksa Agung. Sekarang sudah ada 76 tersangka. Ini bukti negara hadir,” ungkapnya.
Selain itu, Amran turut mengapresiasi jajaran menteri di Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya solid dalam mendorong percepatan swasembada pangan nasional.
Menurut Amran, sinergi lintas kementerian menjadi kunci dalam memastikan ketersediaan pupuk, peningkatan produksi, serta perlindungan terhadap petani. Ia menegaskan, Kementerian Pertanian akan terus melakukan pengawasan ketat agar distribusi pupuk tepat sasaran dan bebas dari praktik curang.
(csw)
Author
About the Author
