Infokotaonline.com, Jakarta – Pemerintah meminta penggilingan padi dan pelaku usaha beras tetap menjaga pasokan ke pasar tradisional maupun modern di tengah fluktuasi harga beras. Imbauan ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, yang menegaskan bahwa pelaku usaha beras akan dilindungi selama mematuhi aturan dan standar mutu yang berlaku.
“Bapanas bersama Satgas Pangan Polri meminta penggilingan padi untuk terus memproduksi dan menyalurkan beras sesuai syarat mutu yang tertera pada label kemasan. Kalau tidak melanggar aturan, tentu pemerintah akan melindungi,” kata Arief di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras pada Juli 2025 mencapai 1,35 persen, naik dari 0,20 persen pada Mei. Angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang tahun berjalan, meski masih lebih rendah dibandingkan inflasi beras pada 2024 yang pernah menyentuh 5,32 persen.
Meski sempat melonjak, pantauan Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan tren penurunan harga beras medium dan premium mulai terlihat. Per 19 Agustus, harga beras medium turun 0,26 persen di Zona 1 dan 0,25 persen di Zona 2. Sementara beras premium terkoreksi 0,21 persen dan 0,08 persen dibandingkan minggu sebelumnya.
Larangan Tahan Stok dan Pentingnya Standar Mutu
Arief mengingatkan agar pelaku usaha tidak menahan stok atau melakukan spekulasi harga. Menurutnya, konsistensi suplai dengan mutu sesuai aturan akan menguntungkan semua pihak, termasuk konsumen.
“Kalau mau menjual beras curah tanpa kemasan silakan, tetapi harus sesuai standar mutu. Perbedaan harga antara beras kemasan dan nonkemasan biasanya hanya pada biaya packaging. Masyarakat harus paham bahwa label dan kemasan juga penting sebagai jaminan kualitas,” jelasnya.
Pemerintah juga mengandalkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog untuk meredam gejolak harga. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan mulai Juli hingga Desember 2025 dengan total 1,3 juta ton beras medium.
“SPHP disalurkan lewat pasar tradisional, toko modern, gerai BUMN, koperasi, hingga Gerakan Pangan Murah bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” papar Arief.
Per 19 Agustus, realisasi SPHP telah mencapai 38,8 ribu ton, dengan penyaluran harian yang melonjak tajam. Pada 15 Agustus, distribusi mencapai 5,1 ribu ton per hari, naik lebih dari lima kali lipat dibanding pekan sebelumnya yang masih di bawah 800 ton.
Selain itu, pemerintah menugaskan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat dengan total alokasi 360 ribu ton lebih. Hingga 19 Agustus, realisasi penyaluran telah mencapai 93,77 persen, atau 342,7 ribu ton kepada 17,1 juta keluarga penerima.
Arief menegaskan, transformasi perberasan nasional akan dimulai dari penegakan standar mutu beras di pasar. Tujuannya agar masyarakat mendapat perlindungan dan tidak dirugikan.
“Kalau mutu dijaga, pasokan lancar, dan intervensi pemerintah jalan, fluktuasi harga bisa diredam. Masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah hadir memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau,” tandasnya.
(csw)
Author
About the Author
