LIPUTAN KHUSUS
Mulyorejo Terendam 21 Hari, Kemana Arah Kebijakan Banjir Kabupaten Pekalongan?
Pemda Kabupaten Pekalongan Masih Terus Mengkaji untuk Menetapkan Status Tanggap Darurat, Meskipun Pengungsi Sudah Terserang Stres Akibat Dampak Bencana. Hal Ini Disebabkan 21 Hari Tak Kunjung Ada Perubahan Kondisi Genangan Air dari Bencana Hidrometeorologi, Khususnya di Tiga Desa Paling Utara Kecamatan Tirto (Karangjompo, Tegaldowo, dan Mulyorejo)
PEKALONGAN, 5 Februari 2026 – Genangan air akibat bencana hidrometeorologi masih belum surut di tiga desa paling utara Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, khususnya Desa Mulyorejo yang telah terendam selama 21 hari penuh. Kondisi ini membuat warga mulai mengalami stres, logistik bantuan hampir habis, sementara Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih tengah mengkaji untuk menetapkan status tanggap darurat – padahal DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mendesak langkah tersebut sejak tiga hari lalu.
KONDISI LAPANGAN: AIR KEMBALI NAIK, WARGA MENGALAMI MASALAH KESEHATAN
Pada hari yang menjadikan banjir memasuki minggu keempat, ketinggian air di Desa Mulyorejo kembali meningkat setelah sebelumnya sedikit menyusut. Menurut Saniyatul Khikma, koordinator posko darurat desa tersebut, air yang sempat surut menjadi 50 cm kini kembali mencapai 70 cm hingga 1 meter (sepinggang orang dewasa) akibat hujan lebat pada malam hari.
“Sudah genap 3 minggu, dan warga mulai sakit-sakitan – dari anak-anak sampai lansia ada yang mengalami demam, flu, dan gatel-gatel akibat lama terpapar air banjir,” ujarnya.
Dari total 3.000 warga Desa Mulyorejo, hanya sekitar 300 orang yang mengungsi di tempat pengungsian Kopindo. Sebagian besar memilih bertahan di rumah meskipun masih terendam, dan kini harus menghadapi kelangkaan bantuan.
“Stok sembako dan logistik untuk 4 posko dapur umum sudah hampir habis. Kemungkinan besar kita harus memberhentikan sementara pemberian makanan siap saji sampai ada bantuan baru masuk,” jelas Saniyatul.
AKP Supriyanto, Kapolsek Tirto, menambahkan bahwa pihaknya bersama Koramil terus mengimbau warga untuk segera mengungsi. “Kita khawatir jika hujan kembali datang, air akan semakin tinggi dan membahayakan jiwa. Kami siap membantu evakuasi dan pemindahan barang berharga,” ujarnya.
Kapt Inf Suswantoro, Danramil 12/Tirto, juga menyampaikan dukungan penuh: “TNI dan Polri siap membantu apa saja yang dibutuhkan warga, mulai dari evakuasi hingga pendistribusian bantuan.”
KEBIJAKAN PEMERINTAH: MASIH MENGAJI, FOKUS EFISIENSI ANGGARAN
Perbedaan pandangan muncul terkait status penanganan bencana. Sementara DPRD Provinsi Jawa Tengah telah mendesak peningkatan status dari “siaga bencana” menjadi “tanggap darurat” sejak 3 Februari 2026, Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih dalam tahap kajian.
Wakil Bupati Pekalongan, Sukirman, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas anggaran. “Kita sejauh mana efektivitasnya saja. Yang penting hari ini semua pengungsi sudah terlayani dengan baik, kemudian kita berpikir bagaimana menata lingkungannya ke depan,” katanya.
Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, menegaskan bahwa perubahan status akan dilakukan jika diperlukan. “Kalau memang ada sesuatu yang harus dirubah, statusnya pasti kita rubah. Pasti kita rubah,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa pemerintah telah membeli beberapa unit pompa untuk menyedot air.
Sebelumnya, pada 3 Februari 2026, Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menyampaikan keprihatinan dan mendesak peningkatan status agar bantuan dari BNPB, serta dukungan konstruksi seperti penguatan tanggul, dapat segera datang. Anggota Komisi B, Harun Abdul Khafizh, juga menjelaskan bahwa penanganan jangka panjang akan fokus pada pembenahan dari hulu hingga hilir Sungai Sengkarang.
WARGA MERASAKAN STRES, RELAWAN KELELAHAN
Mas Din, koordinator pemuda relawan posko kebencanaan Desa Mulyorejo, mengaku sudah merasa kelelahan akibat kondisi yang berkepanjangan. “21 hari di tempat ini sudah konslet, mental saya sudah kena bosku,” ucapnya dengan nada lesu.
Perluasan status tanggap darurat dipercaya akan membuka akses bantuan yang lebih besar dari berbagai tingkat pemerintah, serta mendorong percepatan solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang setiap tahun menghantui wilayah tersebut.
Drc
Author
About the Author
