PEKALONGAN, –Rencana pembangunan kembali gedung DPRD Kabupaten Pekalongan yang terbakar pada akhir 2024 dipastikan tetap berjalan pada 2026. Proyek tersebut bahkan ditargetkan rampung pada akhir tahun, meski anggarannya telah mengalami efisiensi signifikan.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan bahwa keberadaan gedung DPRD memiliki nilai penting sebagai simbol pemerintahan daerah. Selain itu, kondisi saat ini dinilai kurang ideal karena aktivitas masih menempati gedung darurat.
“karena gedung ini kan secara umum menjadi lambang Pemerintah Kabupaten, gedung kembar. Kalau gedung kembar itu kan harus tetap baik.” ujarnya usai rapat paripurna, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, penggunaan gedung darurat juga berdampak pada sejumlah organisasi seperti PKK, GOW, dan KPAI yang sebelumnya memanfaatkan fasilitas tersebut. Saat ini, aktivitas mereka menjadi terpencar dan dinilai tidak efektif.
“sekarang mereka aktivitasnya jadi nyebar, tidak karuan, tidak efektif. Mereka juga mengeluh. Karena itu, gedung ini akan kami laksanakan pembangunannya, tapi tetap fungsional, tetap efisien.” tambahnya.
Dari sisi anggaran, DPRD bersama pemerintah daerah telah melakukan efisiensi bertahap. Rencana awal sebesar Rp40 miliar ditekan menjadi Rp33 miliar, hingga akhirnya disepakati sekitar Rp9,5 miliar.
“Sisanya digunakan untuk BPJS, untuk jalan, untuk kepentingan guru-guru TPQ, dan lain-lain,” jelas Munir.
Ia menegaskan, langkah efisiensi tersebut dilakukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, sekaligus memastikan fungsi DPRD tetap optimal.
Terkait waktu pelaksanaan, Munir menyebut proses lelang direncanakan dimulai pada April 2026. Jika berjalan sesuai jadwal, pembangunan fisik akan dimulai sekitar Juni dan ditargetkan selesai pada November hingga akhir tahun 2026.
“Kalau nanti lelang mulai April, kira-kira pembangunan mulai Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, harus selesai.” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pekalongan, Sukirman, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh program guna mendorong efisiensi anggaran.
“Tujuannya untuk menampung berbagai keluhan masyarakat, terutama di bidang infrastruktur jalan.” katanya.
Meski dilakukan evaluasi anggaran, Sukirman memastikan pembangunan gedung DPRD tetap berjalan sesuai rencana dan belum mengalami penundaan.
“Sementara masih dalam jadwal proses. Belum ada penundaan, masih sesuai dengan rencana.” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek pembangunan gedung DPRD merupakan salah satu proyek strategis daerah. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan proyek lain seperti pembangunan dan pemindahan Rumah Sakit Kraton.
“Ini merupakan proyek strategis daerah, termasuk juga pembangunan Rumah Sakit Kraton, pemindahan Rumah Sakit Kraton, dan seterusnya.” pungkasnya.
Author
About the Author
