infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (pemda) memegang peran vital dalam menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Tito, capaian ekonomi Indonesia merupakan akumulasi kinerja pusat dan daerah, bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat memberi arahan dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku bertema “Daerah Kuat Indonesia Berdaulat” di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
“Upaya (mendorong pertumbuhan) nasional tidak hanya bergantung kepada pemerintah pusat, tapi juga menjadi agregat dari tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” kata Tito melalui keterangan tertulis, Jumat.
Untuk memacu pertumbuhan di wilayah masing-masing, Tito meminta kepala daerah memedomani empat komponen utama pertumbuhan ekonomi: konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, dan ekspor neto (nilai ekspor dikurangi impor).
Tito menekankan bahwa konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli warga. Tingkat konsumsi yang tinggi menandakan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan konsumsi yang melemah dapat mengindikasikan tekanan daya beli, pengangguran, maupun kemiskinan.
Karena itu, ia mendorong pemda memaksimalkan belanja daerah agar perputaran uang di masyarakat berjalan aktif. Belanja pemerintah, tegas Tito, tidak boleh sekadar terukur dari serapan anggaran, melainkan harus memberi efek nyata bagi pergerakan ekonomi lokal.
Selain belanja dan konsumsi, Tito menyoroti perlunya iklim investasi yang ramah pelaku usaha. Ia meminta pemda mempermudah perizinan, membenahi pelayanan publik, dan memberantas pungutan liar (pungli) yang kerap menghambat masuknya modal.
Investasi dinilai mampu membuka lapangan kerja sekaligus menghidupkan sektor UMKM, perdagangan, perhotelan, dan pariwisata. Tito juga mendorong daerah mengolah komoditas unggulan melalui hilirisasi agar bernilai tambah dan menembus pasar ekspor.
Sebagai contoh, ia menyebut pengembangan produk kelapa di Maluku Utara yang digarap bersama Kementerian Pertanian.
“Harus punya kreativitas seperti itu, dan di daerah lain juga seperti itu kita minta setiap dari produk, upayakan produk ini memiliki nilai tambah dan bisa diekspor,” ujar Tito.
Menurut Tito, Indonesia sebenarnya memiliki modal kuat menuju negara maju, mulai dari kekayaan sumber daya alam (SDA), tenaga kerja produktif, luas wilayah, hingga letak geografis strategis yang harus dikelola secara optimal.
Forum tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, perwakilan pemda se-Nusa Tenggara dan Maluku, serta sejumlah pejabat terkait.
(akd/hyn)
