Infokotaonline.com
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pascapengesahan regulasi tersebut, negara akan membentuk dua lembaga baru guna mengatur pengelolaan dan pengawasan aset rampasan.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembentukan dua badan terpisah bertujuan mencegah konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Lembaga pertama adalah Badan Pengelola Perampasan Aset yang berdiri independen di luar institusi aparat penegak hukum. Menurut Habiburokhman, pemisahan ini merujuk pada praktik di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia agar penegak hukum tidak sekadar mengejar target penyitaan karena turut mengelola hasilnya.
“Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman usai rapat paripurna di Senayan.
Adapun lembaga kedua adalah Badan Pengawas Perampasan Aset yang bertugas mengawal penerapan undang-undang tersebut agar tetap berjalan sesuai koridor hukum.
“Yang kedua, pengawas, Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” ujarnya.
Rapat paripurna dengan agenda tunggal pengesahan RUU Perampasan Aset ini berlangsung di Gedung Nusantara I dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Turut mendampingi di meja pimpinan para Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Pengesahan dilakukan setelah Habiburokhman memaparkan laporan proses pembahasan regulasi tersebut di tingkat panja. Ketua DPR Puan Maharani kemudian meminta persetujuan peserta sidang yang langsung dijawab setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir.
Dari pihak pemerintah, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej.
(maa/hyn)
