Banjir Pekalongan 19 Hari Tak Kunjung Surut, DPRD Jateng Mendesak Tetapkan Status Tanggap Darurat
PEKALONGAN, 3 Pebruari 2026 – Banjir yang merendam Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah berlangsung selama 19 hari tanpa tanda-tanda surut. Kondisi tersebut membuat DPRD Provinsi Jawa Tengah mendesak agar status kebencanaan ditingkatkan dari siaga bencana menjadi tanggap darurat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono, menyampaikan hal itu saat meninjau langsung lokasi bersama rombongan, Selasa (3/2/2026). Ia menyampaikan keprihatinan atas kondisi warga yang terdampak cukup lama.
“Banjir ini sudah 19 hari. Harapan masyarakat bukan hanya bantuan sembako, tapi solusi yang segera agar mereka bisa kembali ke rumah dan hidup normal,” ujar Endro.
Menurutnya, peningkatan status menjadi tanggap darurat penting agar penanganan lebih optimal dan menyeluruh.
“Dengan status tersebut, bantuan dari BNPB dapat segera turun, termasuk dukungan konstruksi seperti penguatan tanggul agar tidak jebol, serta bantuan logistik yang juga diharapkan dapat didukung oleh Bulog,” jelasnya.
Penanganan Jangka Panjang Perlu Keseriusan
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, menjelaskan bahwa banjir di Mulyorejo berkaitan erat dengan kondisi hilir Sungai Sengkarang, yang juga berdampak pada wilayah Tegaldowo dan Karangjompo. Kunjungan lapangan ini melibatkan sejumlah OPD Provinsi, antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kabid Pengelolaan DAS, serta Sekretaris Dinas Kehutanan.
“Kami sudah melakukan peninjauan langsung dan pengambilan foto udara dari hulu hingga hilir, baik melalui citra satelit maupun drone. Data ini sudah kami setorkan ke pimpinan sebagai baseline perbaikan bersama,” jelas Harun.
Ia menegaskan penanganan jangka panjang akan difokuskan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Di hulu akan dilakukan penguatan vegetasi konservasi serta pembangunan dam penahan dan galiplak. Di hilir, masyarakat meminta percepatan pembangunan tanggul penahan Sungai Sengkarang agar banjir tidak berulang setiap tahun.
Untuk penanganan jangka pendek, pemerintah provinsi dan kabupaten telah menurunkan pompa air besar mobile – tiga unit dari provinsi dan satu unit dari kabupaten, meskipun jumlah tersebut dinilai perlu ditingkatkan.
Harun juga menyoroti bahwa lebih dari 50 persen warga terdampak memilih bertahan di rumah dan tidak mengungsi, sehingga perlu mendapatkan pelayanan dan dukungan optimal selama fase tanggap darurat.
Selain itu, ia mengapresiasi inisiatif warga yang merembuk penyiapan tanggul darurat, serta peran Kodim Pekalongan yang membantu penyediaan tenda dan tanggul sementara. Ia juga mengimbau masyarakat di wilayah tengah untuk memperbanyak sumur resapan guna mengurangi aliran air ke hilir.
“Ini adalah kerja bersama. Untuk jangka pendek kita fokuskan pelayanan tanggap darurat, sementara untuk jangka panjang, pembenahan dari hulu sampai hilir harus kita lakukan bersama,” pungkasnya. (Fah)
Author
About the Author
