infokotaonline.com
Jakarta – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menepis keras pernyataan tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq. Gus Ipul menegaskan bahwa tudingan mengalirnya dana sebesar Rp70 miliar dari Fahd untuk penyelenggaraan Muktamar NU tidak berdasar dan mengarah pada fitnah.
“Jika ada pernyataan yang tidak disertai bukti itu sama dengan fitnah,” tegas Gus Ipul saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/11).
Gus Ipul mempertanyakan kapasitas serta motif politisi Partai Golkar tersebut melontarkan klaim demikian. Menurutnya, Fahd tidak memiliki keterkaitan struktural maupun kepanitiaan dalam perhelatan akbar organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Ia pun mendesak Fahd untuk menghentikan narasi yang dinilai merugikan marwah organisasi.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia, dan juga bukan peserta, tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menantang Fahd untuk membuktikan ucapannya secara hukum agar duduk perkara menjadi jelas. Ia memperingatkan bahwa tudingan tanpa bukti nyata berpotensi menyeret pelakunya ke ranah hukum karena mencemarkan nama baik institusi.
“Silakan dibuktikan biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” imbuhnya.
Duduk Perkara Klaim Fahd Arafiq
Polemik ini mencuat setelah Fahd Arafiq mengklaim bahwa uang Rp70 miliar yang menyeretnya dalam pusaran kasus rasuah murni disalurkan untuk membiayai Muktamar NU. Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (17/11) malam, Ketua DPP Partai Golkar tersebut bahkan menuding lembaga antirasuah keliru menjeratnya.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” klaim Fahd kala itu.
Sebelumnya, dalam pemeriksaan pada Selasa (10/11), Fahd juga mengaku sempat dimintai uang senilai Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto—yang juga berstatus tersangka dalam perkara serupa—sejak 25 hingga 27 Agustus. Fahd berdalih awalnya menolak permintaan tersebut, sebelum akhirnya bersedia memberikan uang sebagai dana talangan Muktamar NU setelah Arif mencatut nama seorang petinggi.
Konstruksi Kasus Korupsi ATR/BPN
Pernyataan Fahd tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan total delapan orang tersangka.
Selain Fahd Arafiq dan mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, daftar tersangka mencakup Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri. Tiga tersangka lainnya yakni Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
(yoa/csw)
