KOTA PEKALONGAN – Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pekalongan meminta pemerintah segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan sejumlah hotel dan tempat penginapan di wilayah Kota Pekalongan yang diduga digunakan untuk aktivitas tidak semestinya. Permintaan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kota Pekalongan di Gedung DPRD, Rabu (18/11/2026).
Audiensi tersebut membahas sejumlah tempat penginapan yang menjadi perhatian, di antaranya Hotel Srikaya yang sebelumnya telah diteliti pada 6 Mei 2026, Hotel Riki, serta beberapa penginapan lainnya.
Ketua Majelis Hukum dan HAM serta LHKP PDM Kota Pekalongan, Agus Riyanto, S.H., M.H., mengatakan pihaknya berharap hasil audiensi tidak berhenti pada pertemuan semata, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai kewenangannya.
Menurut Agus, PDM telah menyampaikan berbagai informasi terkait tempat-tempat yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia juga menilai proses penanganan persoalan tersebut perlu segera mendapatkan kepastian.
“Kami berharap tempat-tempat yang kira-kira terindikasi melakukan hal-hal tidak baik ini segera ditindaklanjuti. Perlu diingat, yang menindaklanjuti adalah pemerintah setempat,” ujar Agus.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya apabila setelah audiensi tidak ada perkembangan lebih lanjut. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan tindak lanjut dalam waktu dekat.
Agus menyebut PDM berharap dalam satu minggu setelah audiensi sudah terdapat perkembangan terkait langkah penanganan yang akan dilakukan pemerintah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengedepankan komunikasi dan diplomasi.
“Kami tunggu dulu. Kita tanyakan saja perkembangannya. Kalau memang belum ada perubahan, nanti kita bisa membawa lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak yang ingin ikut, tetapi saya tidak ingin seperti itu dulu. Kita diplomasi dulu,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Pekalongan, H. Masykur, menyampaikan bahwa pihaknya telah mendengarkan seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan PDM Muhammadiyah dalam audiensi tersebut.
Ia mengatakan DPRD akan memberikan rekomendasi kepada pihak eksekutif agar persoalan tersebut segera ditindaklanjuti melalui rapat kerja. Selain itu, DPRD juga berencana melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi yang menjadi perhatian.
“Kita akan memberikan rekomendasi dari DPRD kepada pihak eksekutif agar segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui rapat kerja. Kita juga akan melakukan aksi ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi yang ada,” ungkap Masykur.
Di sisi lain, Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Pekalongan, Taufik, menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) di Kota Pekalongan.
Ia menjelaskan, penanganan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait. Tahapan tersebut meliputi klarifikasi perizinan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, penelusuran informasi yang beredar di media sosial, hingga klarifikasi kepada pihak pengusaha.
“Insyaallah akan ditindaklanjuti secara bertahap. Mulai dari klarifikasi terkait perizinan, kemudian kelengkapannya, termasuk hal-hal yang ada di media sosial. Setelah itu, akan ada klarifikasi dari pihak pengusahanya seperti apa,” kata Taufik.
Taufik menegaskan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugas penegakan perda harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, koordinasi dengan PPNS dan dinas teknis diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut perlu dibahas terlebih dahulu melalui koordinasi dan gelar perkara untuk mengetahui permasalahan serta memastikan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi. Setelah seluruh tahapan tersebut dilakukan, Satpol PP akan mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Lebih lanjut, Taufik mengimbau masyarakat agar turut peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dan tidak ragu menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi permasalahan di wilayahnya.
Masyarakat dapat menyampaikan informasi melalui RT, RW, lurah, maupun langsung kepada pihak pemerintah terkait agar potensi permasalahan dapat diketahui dan dicegah sejak dini.
“Harapan kami, masyarakat juga peduli terhadap lingkungan. Kalau ada hal-hal seperti ini, bisa dikoordinasikan dengan pemerintah melalui RT, RW, lurah, atau langsung kepada kami. Sehingga, kita bisa mendeteksi sejak awal sebelum berkembang menjadi permasalahan. Pencegahan itu jauh lebih penting,” pungkasnya.

