Infokotaonline.com
Jakarta – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pangan untuk mengambil peran aktif dalam rantai pasok program prioritas nasional, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pasar sekaligus memastikan perputaran ekonomi dirasakan langsung oleh produsen lokal di tingkat desa.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menegaskan, penguatan ekosistem pangan menuntut keterlibatan penuh petani dan pelaku usaha di setiap lini, mulai dari produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran. Petani didorong untuk tidak berhenti sebatas menjual bahan mentah hasil panen, melainkan turut menggarap sektor pascapanen guna meraih nilai tambah ekonomi.
“Pangan itu bukan sekadar urusan petani saja. Mulai dari sawah sampai ke meja makan. Petani harus ikut di seluruh proses itu, bukan berhenti saat panen selesai,” ujar Farida dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Menurut Farida, koperasi merupakan instrumen strategis untuk mengatasi persoalan klasik petani dan UMKM, seperti keterbatasan modal dan sempitnya akses pasar. Melalui skema KDKMP, setiap desa diarahkan mampu mengelola potensi ekonominya secara mandiri dari hulu ke hilir sehingga penciptaan lapangan kerja tidak lagi terpusat di wilayah perkotaan.
Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting. Ia menekankan bahwa keterlibatan UMKM pangan dalam proyek strategis pemerintah membutuhkan sinergi lintas sektor agar daya saing produk lokal semakin kuat.
“Jejaring dan kolaborasi adalah kunci. Baik antara pemerintah, dunia usaha, maupun sesama pelaku usaha. Semakin terhubung, semakin kuat kita menghadapi tantangan dan memperluas peluang,” kata Loto.
Di tingkat akar rumput, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Abdul Kadir Karding menilai KDKMP berpotensi besar menjadi simpul utama ekonomi desa. Koperasi tidak hanya berfungsi menampung panen, tetapi juga mengelola logistik dan menghubungkan petani maupun nelayan langsung ke pasar.
Untuk mendukung hal tersebut, HKTI menggulirkan program HKTI Coaching Ecosystem yang mengintegrasikan seluruh mata rantai pangan, termasuk penyediaan fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), transportasi, hingga kepastian penyerapan produk.
Selain aspek ekonomi, pembenahan rantai pasok ini juga menjadi jawaban atas krisis regenerasi di sektor agraris. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Farida menyoroti bahwa sekitar 70 persen petani di Indonesia saat ini didominasi kelompok Generasi X dan Baby Boomer yang berusia 50 tahun ke atas.
Melalui kolaborasi antara Kemenkop, Kementerian UMKM, HKTI, dan pemangku kepentingan terkait, pemerintah berharap ekosistem agribisnis menjadi lebih modern dan menarik bagi generasi muda demi menjaga ketahanan pangan nasional.
“Tujuan akhirnya sederhana. Kita bisa memproduksi pangan sendiri, mengelolanya sendiri, dan kesejahteraannya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Itulah kemandirian pangan yang sesungguhnya,” tutup Farida.
(ksa/csw)
