Pasca Banjir Aceh : Pentingnya Data, Ahli, dan Mitigasi Preventif dalam Penanganan Bencana

Post Views: 69

Pasca Banjir Aceh : Pentingnya Data, Ahli, dan Mitigasi Preventif dalam Penanganan Bencana

Aceh, 5 Januari 2026 – Berdasarkan postingan di platform sosial, lahan persawahan di Gampong Buangan (Kecamatan Meurahdua, Pidie Jaya) dan Gampong Cot Ara (Kecamatan Kuta Blang, Bireuen) masih tertutup tanah pascabanjir yang melanda lebih dari sebulan lalu, ditimbun material longsor yang mengganggu ekonomi warga petani. Di sisi lain, penyaluran bantuan di daerah terdampak banjir Aceh menghadapi masalah: tumpukan bantuan di lokasi yang sama tanpa asesmen data jelas, sehingga desa terpencil kekurangan, dan minimnya dukungan untuk peralatan sekolah anak-anak di pengungsian.

Pengalaman penanganan bencana banjir dan longsor pada Januari 2025 di Pekalongan, seperti yang dibagikan Handono Warih, Koordinator Umum Lintas Komunitas Peduli Pekalongan (gabungan organisasi dan institusi di Pekalongan yang aktif dalam penanganan kebencanaan) sekaligus ahli pertanian yang peduli ekologi, menguatkan pentingnya peran data, ahli, dan manajemen yang terstruktur. Saat itu, inisiatif membangun posko tanggap darurat mandiri dilakukan karena posko yang ada kurang terorganisir, tanpa data valid dan manajemen yang jelas. Proses pengumpulan data untuk kebutuhan perkakas sekolah 1.000 anak bahkan membutuhkan satu minggu validasi, dengan tantangan stres petugas, konflik dengan warga dan donatur, serta kurangnya komunikasi dengan lembaga pemerintah seperti BPBD yang dianggap kurang responsif.

Berkaca dari pengalaman itu, Handono memberikan pandangannya terkait penanganan dampak bencana sesuai aturan SAR: ia menegaskan bahwa tanggapan darurat harus mengedepankan koordinasi terpusat sesuai protokol SAR, di mana setiap tim memiliki tugas yang terdefinisi jelas—mulai dari evakuasi, pencarian, hingga penanganan korban. Ia menambahkan, meskipun inisiatif swasta diperlukan, harus terintegrasi dengan lembaga pemerintah untuk menghindari tumpukan tugas dan duplikasi bantuan. Menurutnya, asesmen data sebelum penyaluran bantuan harus sesuai standar SAR, memastikan akurasi dan keterwakilan kebutuhan warga, terutama di daerah terpencil. Selain itu, ia menekankan bahwa pelatihan teratur bagi relawan dan petugas sesuai aturan SAR sangat penting untuk meningkatkan responsivitas, serta mengurangi risiko konflik dan stres di lapangan.

Handono juga menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya sebatas evakuasi dan bantuan fisik, melainkan membutuhkan peran akademisi, ahli lingkungan, pertanian, dan sains data untuk asesmen akurat dan rencana kontinjensi. Mitigasi preventif juga menjadi kunci—memelihara keseimbangan alam dan membaca potensi bahaya sedini mungkin—seiring dengan pemulihan cepat sektor pertanian dan pendidikan, termasuk trauma healing bagi anak-anak agar pembelajaran tetap berjalan.

Masalah lain yang muncul adalah alokasi bantuan yang tidak seimbang dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Di Pekalongan, kolaborasi dengan guru setempat dan publikasi penyaluran donasi dilakukan untuk memastikan transparansi, meskipun ada tuduhan tidak berdasar tentang korupsi. Pentingnya pelatihan manajemen kebencanaan dan pemanfaatan ahli juga disoroti untuk menghindari kekacauan dan memastikan tanggapan yang holistik, tidak hanya terfokus pada titik terparah semata.

“Hubungan manusia dan alam memiliki etika sendiri; sembrono terhadap alam akan berakibat konsekuensial,” ujar Handono Warih, yang juga mengaplikasikan mikroorganisme pemulia tanah untuk mempercepat pemulihan ekosistem di daerah rawan bencana.