BANJIR DAN LONGSOR DI PEKALONGAN: KEKURANGAN CASH DAPUR UMUM & KONFLIK SOSIAL MULAI MUNCUL, PERLU TIM KHUSUS PENANGANAN
Pekalongan – 26 Januari 2026 – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Pekalongan, mencakup banjir genangan dan longsor di lebih dari 10 desa setiap hari, mulai menunjukkan berbagai tantangan pasca bencana. Di Desa Mulyo Rejo dan sekitarnya, warga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, sementara beberapa lokasi menghadapi masalah manajemen bantuan yang berpotensi memicu konflik.
Seorang relawan yang tidak menyebutkan nama mengungkapkan bahwa beberapa desa telah bertahan selama 10 hari sejak kejadian awal. Salah satu lokasi mengalami kekurangan dana tunai untuk mendukung operasional dapur umum, terutama untuk kebutuhan sarana seperti plastik pembungkus, kertas minyak, dan gas yang tidak termasuk dalam bantuan barang.
Selain itu, munculnya konflik sosial dan psikologis tercatat di salah satu desa antara warga dengan panitia penyelenggara posko. Jumlah bantuan yang diterima terbatas membuat proses pembagian menjadi sulit, karena perlu disusun paket yang seimbang untuk menghindari kecemburuan sosial. Bantuan yang diterima berupa barang mentah bukan makanan siap santap, dan sebagian warga yang kurang memahami manajemen kebencanaan mulai mengajukan protes, bahkan ada yang menduga bantuan dikurung atau dikuasai pihak posko.
“Konflik horizontal ini mengganggu ketenangan relawan yang bekerja secara sukarela dan penuh dedikasi kemanusiaan,” ujar sumber tersebut.
Selain masalah sosial, juga muncul tanda-tanda penyakit pasca bencana baik fisik (seperti penyakit kulit akibat genangan air) maupun psikologis. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional seperti SAR yang terlatih, yang sebagian besar dialokasikan untuk tugas penyelamatan dan eskavasi jalan yang tertutup material longsor di dataran tinggi Pekalongan seperti Petungkriyono dan Lebakbarang yang sedang dilanda longsor.
Korban Bencana Butuh Pendampingan Psikososial
Meskipun posko utama di Wiradesa telah memiliki tim asesmen, namun ketersediaan tenaga yang bisa turun ke lapangan posko sub atau posko bayangan masih sangat terbatas. Sumber tersebut menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada tim khusus yang menangani secara intensif manajemen kebencanaan, pendataan, maupun penyuluhan psikologis bagi korban.
“Kita membutuhkan tim yang komplit mulai dari asesmen, manajerial, rescue, hingga pemulihan pasca bencana. Sayangnya, belum ada komando yang jelas dari pihak berwenang untuk pengaturan ini, padahal dampak yang terjadi melibatkan puluhan ribu jiwa terdampak,” jelasnya.
Sumber tersebut menyarankan perlunya peran aktif pemerintah daerah dalam mengirimkan petugas yang mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk membantu mengelola posko-posko di lapangan, serta menyusun langkah konkret untuk menangani masalah manajemen bantuan dan kesehatan psikologis masyarakat.
Sejauh ini Agus Pranoto, Kepala Pelaksana Tugas BPBD Kabupaten Pekalongan telah mengetahui informasi ini dan sedang menindaklanjuti bersama jajaran pemda Kabupaten Pekalongan. 26/1/2026. Sekda bersama instansi terkait menggelar rapat khusus guna percepatan penanganan bencana hidro metrologi di Pekalongan yang telah merugikan setidaknya 60 ribu jiwa terdampak.
Har
Author
About the Author
