Infokotaonline.com
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah, khususnya para gubernur, untuk mengawal ketat proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan pengupahan berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan yang adil bagi pekerja maupun pelaku usaha.
Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, pemerintah daerah harus segera menindaklanjuti pedoman nasional dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi di wilayah masing-masing. Untuk mencapai titik temu, ia menekankan pentingnya pembicaraan tripartit yang melibatkan pemerintah daerah, serikat buruh, serta kalangan pengusaha.
“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win, artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito dalam forum yang digelar secara hibrida tersebut.
Guna memastikan pengawasan berjalan efektif, Kemendagri segera menerbitkan surat edaran berisi petunjuk teknis serta mekanisme pemantauan bagi pemerintah daerah. Tito menargetkan seluruh rangkaian penetapan upah di tingkat daerah dapat rampung sepenuhnya pada Desember 2026.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan tenggat waktu krusial penetapan upah minimum di daerah sebagai berikut:
Upah Minimum Provinsi (UMP): Paling lambat 21 November 2026.
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): Maksimal lima hari setelah penetapan UMP.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): Paling lambat 25 November 2026.
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): Maksimal lima hari setelah penetapan UMK.
Yassierli menambahkan bahwa pihak kementerian akan langsung merilis surat edaran resmi hari ini. Regulasi tersebut akan dilengkapi dengan rincian teknis serta lampiran data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perhitungan resmi di daerah.
“Insyaallah hari ini kami juga akan mengeluarkan surat edaran, rincian lebih detail, beserta lampiran data-data yang akan digunakan sebagai pertimbangan untuk penetapan upah minimum, data-data dari statistik dari BPS,” kata Yassierli.
(rah/csw)
