PEKALONGAN – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, S.Pd.I., M.Pd., mendorong penguatan sektor pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu alternatif sumber pendapatan asli daerah (PAD). Upaya tersebut disampaikan dalam kegiatan peningkatan kualitas kebijakan melalui media tradisional bertema “Kemandirian Seni dan Budaya Jawa Tengah di Era Modern” yang digelar di Hotel Amandaru, Kabupaten Pekalongan, Senin (17/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Harun menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Jawa Tengah. Regulasi tersebut menjadi salah satu landasan untuk mendorong pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada penyediaan destinasi rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat memperkuat struktur pendapatan daerah.
“Harapannya, masyarakat semakin memiliki banyak alternatif terkait tempat untuk healing dan lain sebagainya. Yang kedua, dan ini yang terpenting, ada potensi sumber pendapatan daerah selain dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar Harun.
Ia menjelaskan, selama ini Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan APBD Jawa Tengah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan sumber pendapatan alternatif agar tidak terus bergantung pada sektor perpajakan kendaraan bermotor yang berpotensi menambah beban masyarakat.
“Kita terus berpikir di tengah kondisi seperti ini. Kalau pajak dinaikkan, masyarakat tentu terbebani. Maka, sedapat mungkin kita mencari alternatif sumber pendapatan daerah yang dalam proses pemungutannya justru menggembirakan, seperti sektor pariwisata,” jelasnya.
Harun menambahkan, pengembangan sektor pariwisata membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan yang konsisten. DPRD Jawa Tengah juga telah mempelajari pengelolaan pariwisata di sejumlah daerah, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta, untuk memperoleh gambaran mengenai strategi peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD.
Selain membahas pariwisata, Harun menyampaikan bahwa Komisi B DPRD Jawa Tengah pada 2026 tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan Kritis dan Perhutanan Daerah. Pembahasan regulasi tersebut telah memasuki tahap konsultasi untuk memperoleh rekomendasi teknis dari Kementerian Kehutanan.
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam rancangan regulasi tersebut adalah penanganan daerah aliran sungai (DAS), termasuk rehabilitasi kawasan dari hulu hingga hilir. Harun menilai pendekatan rehabilitasi DAS menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan lahan dan hutan yang mengalami kerusakan.
Ia secara khusus menyoroti kondisi DAS Sengkarang yang melintasi wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Batang. Menurutnya, kerusakan di sepanjang aliran sungai tersebut berpotensi memperbesar risiko bencana lingkungan, seperti banjir dan tanah longsor.
“Untuk wilayah Pekalongan, kota, kabupaten, dan Batang, ada DAS Sengkarang yang kondisi dari hulu ke hilirnya mengalami kerusakan. Sehingga efeknya kita sama-sama tahu, banjir di mana-mana dan tanah longsor di bagian atas,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Harun mengusulkan kolaborasi lintas lembaga untuk menangani persoalan tersebut, khususnya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Usulan tersebut juga telah disampaikan kepada Kepala BRIN, Prof. Arief Satria. Harun menyebutkan bahwa BRIN menyambut baik gagasan kolaborasi tersebut dan meminta agar DPRD Jawa Tengah menyampaikan usulan teknis sebagai bahan tindak lanjut.
“Beliau menyambut dengan baik dan meminta kami untuk memberikan usulan teknis kepada teman-teman di BRIN. Dalam beberapa rapat sebelumnya juga sudah kami sampaikan, sehingga tadi kami hanya menggarisbawahi kembali apa yang telah disampaikan,” pungkasnya.
Melalui pembahasan regulasi dan penguatan koordinasi lintas lembaga, DPRD Jawa Tengah mendorong agar pengembangan pariwisata dan rehabilitasi lingkungan dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis : Alis Kholisoh

